Dia menilai, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan dana yang digelontorkan benar-benar bergerak ke sektor riil, bukan sekadar mengendap di perbankan.
“Bagaimana efek dana gelontoran Menkeu 200 triliun dan 76 triliun kepada Himbara? Tetap saja permintaan kredit menjadi faktor penting. Jika gelontoran dana ngendon di laci bank, efek ekonomi yang diharapkan tidak datang. Ditunggu, nanging ora teko,” ujar Anas lewat akun X miliknya, dikutip Jumat, 2 Januari 2026.
Menurutnya, ketersediaan likuiditas saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Permintaan kredit harus benar-benar meningkat agar dana tersebut bisa disalurkan dan menggerakkan aktivitas ekonomi.
Selain itu, Anas menekankan pentingnya daya beli masyarakat sebagai mesin utama konsumsi. Jika daya beli melemah, masyarakat cenderung menunda belanja, yang pada akhirnya menahan laju pertumbuhan ekonomi.
“Sama pentingnya dengan kredit adalah daya beli untuk menggerakkan konsumsi. Daya beli yang ringkih akan menunda konsumsi, lalu efeknya pertumbuhan menjadi tertahan,” jelasnya.
Ia menilai, tantangan utama kebijakan Menkeu saat ini adalah memastikan dana tidak mengendap di perbankan. Artinya, pemerintah harus mampu mendorong kenaikan permintaan kredit secara nyata.
"Permintaan kredit naik meminta iklim usaha yang sehat dan lampu kalkulasi bisnis berwarna hijau. Juga daya beli yang membaik,” tegasnya.
Anas menilai tahun 2026 akan menjadi periode yang sarat tantangan sekaligus peluang. Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan ekonomi yang ditempuh benar-benar tepat sasaran dan terukur.
“Tahun 2026 penuh tantangan dan peluang. Diperlukan kebijakan yang tepat dan terukur, bukan sekadar produktif mengeluarkan pernyataan segar,” pungkasnya optimistis.
Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyuntik dana triliunan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) disorot Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum. 
BERITA TERKAIT: