Simpang Siur Rombak Direksi Himbara Bukti Komunikasi Pemerintah Masih Bermasalah

Polemik ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana merombak direksi Himbara, namun pernyataan tersebut belakangan dibantah langsung oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

Menurut Hensat, sapaan Hendri Satrio, perbedaan pernyataan antara dua pejabat tinggi negara ini menunjukkan bahwa komunikasi internal pemerintah masih bermasalah dan belum berjalan dengan baik.

“Kalau para pejabat masih terjebak dalam kondisi mencoba terus-menerus mencari perhatian Presiden Prabowo, maka persoalan seperti ini tidak akan selesai,” ujar Hendri Satrio kepada RMOL, Senin, 2 Februari 2026.

Ia menilai, kegaduhan muncul karena pejabat menyuarakan sesuatu yang belum tentu sudah menjadi keputusan atau bahkan belum dipahami secara utuh oleh semua pihak terkait.

“Seperti kasus Himbara ini. Pak Sjafrie mungkin mendengar informasi itu, tapi Pak Rosan belum mendengarnya, sementara pernyataannya sudah kadung disampaikan ke publik,” jelasnya.

Hendri menegaskan, isu perombakan direksi bank pelat merah bukan persoalan sederhana yang bisa disampaikan secara instan. Ada banyak aspek yang harus diperhitungkan, mulai dari pasar hingga kepercayaan nasabah.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki badan komunikasi pemerintah yang seharusnya berperan aktif merapikan arus informasi antarpejabat agar tidak menimbulkan diskusi liar di ruang publik.

“Di dalam buku yang saya tulis, komunikasi pemerintah ini memang jadi persoalan tersendiri. Sudah dicoba diperbaiki, bahkan Presiden sudah pasang badan dengan mengatakan ‘ini salah saya’. Tapi memang komunikasi pemerintah harus terus diperbaiki supaya tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” pungkas Hendri.