Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan pipeline investasi di kawasan industri terus bertambah, namun tanpa solusi konkret atas kendala birokrasi dan teknis, Indonesia bisa kehilangan momentum.
“Investasi yang masuk saat ini jumlahnya signifikan, pipeline investasi di kawasan industri terus bertambah. Namun, tanpa solusi konkret atas hambatan birokrasi dan teknis, investasi itu bisa saja batal atau pindah ke negara pesaing,” kata Akhmad dalam keterangan resmi kepada media di Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
HKI menyoroti sederet persoalan klasik yang berulang kali dikeluhkan investor, mulai dari lemahnya sinkronisasi pusat-daerah, kepastian regulasi yang rendah, hingga peliknya tata ruang dan masalah pertanahan. Di luar itu, pengembangan infrastruktur dasar di luar kawasan industri juga disebut masih tertinggal, sehingga menambah biaya logistik dan menurunkan daya saing.
"Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat pembangunan kawasan, tetapi juga merugikan investor yang telah menanamkan modal, serta menurunkan daya tarik Indonesia dibandingkan negara lain yang menawarkan proses investasi lebih sederhana," imbuhnya.
Untuk itu, HKI mendesak peran lebih Satgas Investasi sebagai eksekutor nyata, bukan sekadar forum koordinasi. Satgas Investasi juga dapat menjadi single command yang menyatukan pusat dan daerah, mengawal langsung investasi prioritas dengan model case management, memastikan pelayanan berjangka waktu pasti, serta melaporkan kinerja secara berkala kepada Presiden dan publik.
Menurut HKI, percepatan realisasi investasi akan berdampak luas. Tak hanya menambah penanaman modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor, transfer teknologi, dan membangun daya saing industri nasional di pasar global.
BERITA TERKAIT: