PHK Massal Panasonic Warning bagi Indonesia

“Pemerintah harus dapat mengantisipasi dampak PHK di Panasonic Holdings. PHK ini harus menjadi warning atau peringatan,” kata anggota Komisi VII DPR, Zulfikar Suhardi, Rabu, 14 Mei 2025.

Saat ini, Zulfikar mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk menaikkan utilisasi melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menurutnya, kebijakan TKDN menjadi harga mati bagi Indonesia sebagai upaya penguatan industri dalam negeri.

Zulfikar juga sepakat dengan langkah pemerintah yang gencar menarik investasi baru di sektor elektronik Tanah Air.  

"TKDN sudah menjadi harga mati bagi kita dan tidak boleh ada yang bisa mengubah karena menjadi penopang kekuatan untuk industri kita juga. Saya mendukung penuh langkah pemerintah tersebut,” tegas Zulfikar.

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah terus memberikan pelatihan tenaga kerja untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Negara harus hadir untuk rakyatnya,” tandas Zulfikar.

Sementara itu, Kemenperin melalui juru bicaranya, Febri Hendri Antoni Arief memastikan PHK tidak terjadi di Panasonic Indonesia. Pemerintah meyakini, Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” ujar Febri dikutip Selasa, 13 Mei 2025.