Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, program ini dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.
“Ini bisa menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka,” ujar Ade Suherman, Selasa 11 Maret 2025.
Berdasarkan data ketenagakerjaan per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,21 persen atau turun 0,32 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 4,91 persen.
Selanjutnya pada Januari 2025, tercatat 3.325 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional, dengan DKI Jakarta menyumbang 2.650 kasus atau sekitar 80 persen dari total nasional.
Ade Suherman mengingatkan bahwa digitalisasi harus menjadi bagian dari strategi ketenagakerjaan Jakarta. Dia mendorong agar job fair tidak hanya berbentuk acara fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital untuk menjangkau lebih banyak pencari kerja.
“Dengan begitu, peluang kerja bisa lebih luas dan tidak terbatas pada event tertentu,” ujarnya.
Ade berharap program job fair ini dapat terus ditingkatkan dan dikombinasikan dengan inovasi berbasis teknologi agar semakin efektif dalam mengurangi angka pengangguran di Jakarta.
“Jika digitalisasi dijalankan dengan baik dan berkelanjutan, pasar kerja dapat terbentuk lebih inklusif tidak terbatas kecamatan atau kotamadya dan bisa menjadi solusi nyata dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” tutupnya.
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan job fair sebagai upaya memperluas peluang kerja bagi masyarakat diapresiasi Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman. 
BERITA TERKAIT: