Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan bahwa pihaknya berupaya untuk mempercepat peluncuran layanan tersebut dari rencana awal pada akhir triwulan I tahun ini.
“Kemarin kan kami katakan mungkin (QRIS Tap diluncurkan) di akhir triwulan I. Nah, ini nampaknya kami bisa percepat gitu,” kata Filianingsih dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.
Ia mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan salah satu inisiatif pengembangan teknologi sistem pembayaran seperti yang tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030.
“Jadi, nanti tidak perlu lagi memindai (scan), cukup melenggang, dekatkan saja HP (handphone)-nya (ke mesin pembayaran), bisa langsung masuk (ke layanan transportasi), yang penting ada dananya (yang tersimpan dalam aplikasi pembayaran di HP),” jelasnya.
Selain QRIS Tap, BI, kata Filianingsih juga akan menurunkan Merchant Discount Rate (MDR) yang dikenakan kepada pemilik usaha atau merchant dari 0,4 persen menjadi 0 persen.
Ia merinci, layanan umum yang mendapatkan penurunan MDR yaitu layanan rumah sakit, tempat wisata, pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, pos, serta transportasi umum, termasuk MRT, KRL, dan Damri.
“Kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria merchant Badan Layanan Umum dan Public Service Obligation dari 0,4 persen menjadi 0 persen akan berlaku mulai 14 Maret 2025, bersamaan dengan launching QRIS Tap,” jelasnya.
Adapun volume transaksi QRIS sendiri tercatat meningkat 170,1 persen yoy di sepanjang Januari 2025. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan tersebut didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
“Volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard, QRIS, tetap tumbuh pesat sebesar 170,1 persen year on year didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant,” ujarnya.
BERITA TERKAIT: