Pengguna QRIS Bertambah Pesat, DPR Sorot Potensi Digital dan Perpajakan

Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap metode pembayaran yang praktis dan efisien. Namun, dalam kunjungan kerja reses, Komisi XI DPR menilai masih banyak potensi digitalisasi yang belum tergarap sepenuhnya.
 
Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansyah, menekankan pentingnya infrastruktur internet yang memadai untuk memperluas digitalisasi. 

“Di beberapa daerah seperti Madura, masih ada kendala akses internet yang menghambat proses digitalisasi,” ujarnya. Untuk mengatasi hambatan ini, Charles mendorong kerja sama yang lebih erat antara Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya," ujar Charles dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 11 Desember 2024.
 
Sementara itu, digitalisasi pembayaran juga berdampak pada sektor perpajakan. Anggota Komisi XI DPR Ahmad Rizki Sadig, menyoroti pentingnya sosialisasi tata cara pelaporan pajak secara digital. 

“Banyak masyarakat yang belum memahami cara membuat laporan pajak yang benar, meskipun sistem digital sudah tersedia,” katanya.
 
Ia juga mengusulkan penyederhanaan proses pelaporan pajak, misalnya dengan menerapkan sistem pajak final. 

“Masyarakat Indonesia bukan tidak mau membayar pajak, tetapi tidak paham bagaimana melaporkannya. Seandainya ada sistem yang sederhana, seperti pajak final yang cukup dibayar sekali, tentu akan lebih mudah dipahami dan dipenuhi masyarakat,” ujar Sadig.
 
Digitalisasi pembayaran di Jawa Timur memang telah menunjukkan perkembangan positif. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, dan proses pelaporan yang rumit masih perlu diatasi. 
 
Terkait itu, Komisi XI DPR berkomitmen mendorong percepatan digitalisasi dengan dukungan regulasi yang memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.