Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 35,62 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Meskipun demikian, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayarnya pinjaman selama lebih dari 90 hari (TWP90) masih relatif rendah, yaitu di angka 2,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pembayaran cicilan pinjol oleh masyarakat masih berjalan dengan baik.
"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62 persen atau mencapai Rp 72,03 triliun. Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat, TWP90, mengalami penurunan dan saat ini berada di posisi 2,38 persen, kondisi ini terjaga dengan baik," ujar Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 yang berlangsung di ruang konferensi pers Bank Indonesia, dikutip Senin 21 Oktober 2024.
"Di sektor penjaminan, outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25 persen dengan nominal mencapai Rp 418,13 triliun. Total aset perusahaan penjaminan tumbuh 7,26 persen, menjadi Rp 47,90 triliun," tambah Mahendra.
Di sisi lain, politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memberantas mafia bisnis pinjaman online (pinjol) ilegal.
Menurut Didi, pemberantasan mafia bisnis pinjol ilegal tidak cukup diukur berdasarkan jumlah menteri atau wakil menteri yang ditempatkan.
"Tentu untuk mengatasi berbagai praktik mafia di negeri ini, termasuk mafia bisnis pinjol ilegal, bukan soal seberapa banyak menteri yang ada di sana," kata Didi dalam keterangannya baru-baru ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut mengungkapkan masalah ini dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana program dan anggaran tahun 2025 bersama Komisi VIII DPR di Jakarta.
Dirinya mengungkapkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto menganggap Indonesia memiliki tiga tantangan besar untuk bangkit: narkoba, pinjaman online (pinjol), dan judi online (judol).
"Tantangan ini berhubungan erat dengan masalah sosial, dan penanganannya memerlukan kolaborasi yang erat," ujar Gus Ipul.
Masalah narkoba, pinjol, dan judol merupakan tantangan serius bagi setiap negara yang ingin maju. Dampaknya sangat signifikan, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini.
"Di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo, Kementerian Sosial akan melanjutkan program-program yang sudah baik serta melakukan inovasi demi mempercepat kesejahteraan sosial," tambahnya.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa perbaikan data penerima bantuan sosial akan menjadi prioritas pemerintahannya mendatang.
"Kami akan melakukan inovasi dan perbaikan demi kesejahteraan sosial yang lebih baik," tegasnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Agustus 2024, total dana pinjaman online (pinjol) melalui platform peer-to-peer (P2P) lending yang belum dilunasi mencapai Rp 72,03 triliun. 
BERITA TERKAIT: