Sebab, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga mengancam target pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sejak kasus Sritex, berkali-kali kami sudah meminta agar industri padat karya mendapat perhatian serius. PHK massal ini dapat mengancam pertumbuhan ekonomi kita juga,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim dalam keterangan resminya, Senin, 3 Maret 2025.
Ia menyatakan, gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai industri, termasuk di sektor tekstil dan manufaktur, telah menimbulkan kekhawatiran luas.
Menurutnya, para ahli telah memperingatkan bahwa kehilangan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Akhirnya hal itu berpotensi memperlambat konsumsi domestik yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
"Saya kira kebijakan strategis yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut dari krisis ini. Pemerintah harus hadir untuk memastikan industri padat karya tetap bertahan. Dukungan dalam bentuk insentif, stimulus ekonomi, hingga kebijakan yang lebih ramah bagi industri harus segera diterapkan,” tegasnya.
Politikus PKB tersebut juga menekankan bahwa ketidakstabilan sektor ini dapat berujung pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.
Oleh karena itu, Chusnunia mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan para pelaku industri dan serikat pekerja dalam mengatasi dampak ini.
“Guna mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan industri padat karya di Indonesia,” pungkasnya.
DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan industri padat karya yang saat ini mengalami tekanan besar. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: