Proyek tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia (UI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan model data terpadu.
Kepala Misi IOM Indonesia, Jeffrey Labovitz, menyoroti pentingnya kerja sama antarlembaga dalam mencari solusi komprehensif.
"Keterlibatan kolektif ini sangat penting untuk memperkuat kemampuan kita dalam mengantisipasi, mengurangi, dan merespons tantangan ini secara efektif, serta mengurangi dampaknya pada kelompok rentan," ungkap Jefrrey seperti dikutip dari EEAS pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Sementara itu, Komisioner Eropa untuk Manajemen Krisis, Janez Lenar?i? menyebutkan bahwa Uni Eropa dengan bangga mendukung inisiatif RICD di Indonesia.
"Kami di Uni Eropa bangga mendukung inisiatif ini. Dengan mengumpulkan berbagai mitra, proyek ini memperkuat kapasitas untuk memprediksi dan mengurangi risiko pemindahan, sehingga komunitas di Indonesia lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim," ungkapnya.
RICD menganalisis pemindahan populasi melalui dua pendekatan, yaitu faktor pendorong seperti kondisi ekonomi dan demografi, serta faktor pemicu langsung seperti hilangnya mata pencaharian dan krisis pangan.
Indeks ini juga mengidentifikasi tipping points atau ambang batas kritis yang meningkatkan risiko migrasi secara signifikan.
Dengan memanfaatkan data dan proyeksi iklim, RICD memprediksi daerah yang berpotensi mengalami lonjakan pengungsian akibat bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai.
Indeks ini akan membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan dalam merencanakan respons dan mitigasi, guna meminimalisir dampak sosial-ekonomi.
“Inisiatif ini sangat penting bagi Indonesia karena mendukung prioritas nasional dalam kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko, dan peningkatan ketahanan iklim,” jelas Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB.
Dalam beberapa bulan ke depan, para mitra inisiatif RICD akan mengembangkan model data, dimulai dari analisis risiko pengungsian tingkat nasional, hingga penilaian mikro di lokasi-lokasi utama guna mendukung kebijakan dan respons operasional di Indonesia.
BERITA TERKAIT: