Kesejahteraan Nelayan Minim, Kebijakan KKP Harus Dievaluasi

Menyikapi fenomena ini, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Professor Yonvitner, mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kelautan dan perikanan.

Hal ini disampaikan Prof. Yon akrab disapa, dalam diskusi publik soal evaluasi kebijakan Jokowi bertajuk “Satu Dekade Memunggungi Lautan,” yang disiarkan secara daring, Selasa (24/9).

Prof Yon menuturkan, tujuan pengelolaan perikanan lainnya adalah untuk meningkatkan  penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, serta meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.

Selanjutnya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, juga meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.

"Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara optimal, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan," jelasnya.

Meskipun produksi perikanan menunjukkan tren peningkatan, nasib nelayan masih jauh dari sejahtera. Begitupun dengan pendapatan domestik bruto juga masih rendah.

Untuk mencapai kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan, diperlukan perlindungan terhadap ekosistem laut dan pengurangan dampak negatif aktivitas manusia.

Prof. Yon mengusulkan beberapa langkah ke depan, termasuk penguatan big data perikanan, pelibatan stakeholder, dan evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan perikanan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam menopang ekonomi biru, pemerintah mengeluarkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Ternyata kebijakan ini juga belum menjawab untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sebaliknya, kebijakan ini justru dinilai belum berpihak pada nelayan dan membuat sulit perizinan.

"Kebijakan pembangunan harusnya dibuat untuk memudahkan bukan untuk menyulitkan," pungkasnya.