Seluruh Kepala Daerah Diminta Bentuk Posko Pengaduan THR

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>

LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Senin, 18 Maret 2024, 19:26 WIB

Seluruh Kepala Daerah Diminta Bentuk Posko Pengaduan THR

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat konferensi pers pembayaran tunjangan hari raya (THR)/RMOL

Untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan berjalan lancar, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta tiap-tiap kepala daerah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR.

BERITA TERKAIT:

Permintaan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada jumpa pers di kantornya, Jalan Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

"Saya minta para gubernur, bupati dan walikota, membentuk pos komando satuan tugas ketenagakerjaan, yang melayani konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan 2024 di masing-masing wilayah," katanya.

Menteri juga meminta agar Posko Satgas diintegrasikan dengan website poskothr.kemnaker.go.id. Posko Satgas THR ini melayani pengaduan dan konsultasi, serta penegakan hukum terkait pembayaran THR.

Selain itu para kepala daerah diminta turun langsung mengawasi pelaksanaan pembayaran THR keagamaan di wilayah masing-masing.

Kepada perusahaan, Menaker meminta agar mengupayakan membayar THR keagamaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

"Sekali lagi saya mengimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal, sebelum jatuh tempo pembayaran THR keagamaan," pungkasnya.