Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan, dalam pidato pembuka di acara Diskusi Publik "Merespon Hasil Konferensi Tingkat Menteri WTO Ke-13" pada Selasa (5/3).
Menurut Dani, jika Indonesia menyepakati perjanjian dengan WTO, maka sifatnya harus dilaksanakan di level kebijakan dalam negeri untuk diimplementasikan.
Sementara, sejauh ini, kata Dani, perjanjian yang dilakukan dengan WTO kerap kali merugikan masyarakat, terutama warga kecil di dalam negeri.
"Kalau kita lihat sejarah dari perjalanan WTO, banyak sekali perjanjian yang merugikan kepentingan rakyat, terutama masyarakat adat, komunitas marjinal, petani dan nelayan di seluruh dunia, yang padahal melakukan aktivitas produksi di negara sendiri," kata Dani, dalam diskusi yang berlangsung secara daring.
Dalam penjelasannya, Dani mengatakan bahwa WTO kerap melakukan kebijakan liberalisasi pangan yang membuat negara bergantung pada produk pangan dari perusahaan multinasional penghasil pangan, yang menyebabkan petani kecil kalah bersaing dan merugi.
"Negara juga dirugikan akibat dari perjanjian perdagangan bebas, dari kelonggaran, pembebasan pajak, perlakuan yang sama, untuk itu perlunya satu kontrol," tegasnya.
Akibatnya, banyak jutaan petani miskin karena kalah bersaing dengan produk-produk dari perusahaan multinasional yang harganya lebih murah.
Kebijakan yang dihasilkan dari perjanjian dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sering merugikan kepentingan rakyat, terutama petani dan nelayan. .jpeg)
BERITA TERKAIT: