Menurut Julapun, ekspor Thailand sempat meningkat pada kuartal kedua. Hal ini terjadi karena para eksportir ingin menghindari tarif dengan memanfaatkan masa penundaan selama 90 hari yang diberikan oleh AS. Karena masih dalam masa penundaan, dampak sebenarnya dari kebijakan ini belum terlihat.
"Situasi akan lebih jelas setelah AS memulai negosiasi dagang dengan Thailand. Kami berharap pembicaraan bisa segera dimulai. Kalau negosiasinya berjalan baik, dampak buruk dari tarif ini bisa dikurangi," kata Julapun, dikutip dari Bangkok Post Rabu, 11 Juni 2025.
Ia juga menyebutkan bahwa saat ini tarif 10 persen sudah diberlakukan oleh AS untuk semua negara yang mengekspor barang ke negara tersebut, termasuk Thailand.
Namun, katanya, Thailand masih berharap bisa bernegosiasi agar tarif yang dikenakan tidak lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.
Pada April lalu, Thailand sempat dikenai tarif sebesar 36 persen oleh AS. Namun kemudian AS memberi masa penundaan (moratorium) selama 90 hari, yang akan berakhir pada bulan Juli.
Jula pun menilai bahwa kebijakan tarif AS ini merusak perjanjian perdagangan internasional, termasuk perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
BERITA TERKAIT: