Hal tersebut diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berusaha untuk mengatur kebijakan agar lebih memerhatikan masyarakat kelas menengah.
"Persoalan middle class ini sesuatu yang memang perlu untuk terus dikalibrasi kebijakan-kebijakannya,” kata Sri Mulyani dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, Jumat (22/12).
Dikatakan Sri, sejauh ini pemerintah hanya fokus dalam menangani perekonomian masyarakat miskin atau tidak mampu, yang tergolong kedalam 20 persen kelas terbawah, dengan menggelontorkan berbagai bantuan sosial.
Sementara untuk kelas menengah saat ini belum ada fokus kebijakan dalam APBN, karena jangkauan yang dinilai cukup besar.
“Kalau kita bicara persentil 3 sampai 7 itu variasi dari behaviornya beda-beda, dan daya belinya juga beda-beda,” jelasnya.
Meski demikian, bendahara negara itu mengatakan bahwa pemerintah masih dapat melakukan sesuatu untuk kelas menengah, salah satunya dengan memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dan kualitasnya yang baik.
Adapun Sri memberikan contoh, misalnya dengan menyediakan pelayanan yang baik di bidang pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, air bersih, listrik, internet.
“Itu menjadi kebutuhan
middle class, mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang besar juga, makanya itu harus tersedia dan terjangkau dan mereka mulai tuntut kualitas,” sambungnya.
Fokus kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat menengah di dalam negeri diakui belum dilakukan secara optimal. 
BERITA TERKAIT: