Perang yang sudah memasuki pekan ketiga ini menjadi otokritik bagi komunitas global bahwa ketergantungan pada energi fosil bukan saja berdampak pada kelumpuhan perekonomian suatu negara, tapi juga memberikan kerentanan terhadap kedaulatan nasional (national sovereignty).
Sebagai konsekuensi dari perang yang berlangsung, terjadi lonjakan yang tajam pada harga minyak dunia. Harga minyak acuan Brent melambung tinggi hingga menembus angka 100 Dolar AS per barel. Negara-negara anggota Badan Energi Internasional seperti Eropa dan AS terpaksa harus menguras cadangan minyak nasionalnya.Tercatat, AS melepaskan 400 juta barel cadangan minyaknya selama perang berlangsung.
Di Eropa, harga gas melejit naik hingga 50 persen selama dua pekan terakhir sejak perang pecah. Di belahan bumi lainnya, termasuk di Asia Tenggara, banyak negara harus menerapkan kebijakan akomodasi dalam bentuk penyesuaian harga minyak dan gas konsumsi, termasuk membatasi operasional kegiatan birokrasi pemerintahan sebagai bentuk penghematan energi.
Belajar dari Pengalaman
Krisis energi yang disebabkan oleh perang di Timur Tengah saat ini sejatinya mirip dengan kelangkaan energi di Eropa yang terjadi sejak empat tahun silam yang disebabkan oleh meletusnya perang antara Rusia dan Ukraina sejak 2022. Merespons sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa, Rusia menempuh langkah retaliasi dengan memangkas pengiriman gas ke negara-negara tetangganya yang berdampak pada lonjakan tajam harga gas di Eropa.
Rusia sedikit “bermurah hati” kepada negara-negara tetangganya dengan tetap mengirimkan pasokan dengan catatan bahwa negara konsumen menolak sanksi Uni Eropa dan membeli gas Rusia dengan mata uang Rubel. Menyikapi strategi taktik geopolitik yang dimainkan Rusia, sebagian negara seperti Austria menyetujuinya. Tapi mayoritas negara-negara Eropa pada akhirnya menempuh langkah darurat (emergency plan) dengan menguras habis cadangan gasnya untuk memenuhi kebutuhan domestik selama perang berlangsung.
Situasi kelangkaan energi global yang terjadi pada hari ini pada dasarnya dapat dihindari apabila negara-negara di dunia berkhidmat pada ikhtiar untuk menjalankan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan secara disiplin dan konsisten. Frasa disiplin dan konsisten ini patut dijadikan penekanan mengingat problematika mendasar dalam transisi energi global bukan terletak pada keterbatasan sumber daya finansial ataupun okupasi teknologi yang dimiliki, melainkan komitmen untuk melepaskan ketergantungan pada energi fosil secara total.
Jika kita melihat kebijakan luar negeri AS yang dipertontonkan secara terbuka sepanjang 2026, invasi ke Venezuela dan serangan militer ke Iran menunjukkan intensi bahwa perang dimotivasi oleh kepentingan geoenergi fosil. AS bahkan tak segan-segan menarik diri dari organisasi dan rezim internasional energi dan lingkungan ketika mendapatkan kritik keras atas kebijakan militeristik yang dilakukan.
Skema Transisi Energi Global
Peta jalan transisi energi global menargetkan net zero emission pada 2050 untuk membatasi kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat celcius. Kebijakan ini menghadapi berbagai persoalan yang harus diselesaikan secara kolektif oleh komunitas global seperti pembiayaan yang sifatnya gigantis, penguatan aspek teknologi untuk penyimpanan energi, perombakan infrastruktur jaringan, serta konsiderasi terhadap keadilan sosial ekonomi bagi pihak-pihak yang terdampak secara langsung oleh perubahan.
Peta jalan transisi energi global ini mendorong terjadinya efisiensi energi, elektrifikasi, serta penggunaan bahan bakar yang bersifat rendah karbon. Untuk mewujudkan target-target tersebut, COP-30 di Belem Brasil pada November 2025 lalu menghasilkan beberapa kesepakatan tindak lanjut dalam bentuk komitmen pendanaan hingga tiga kali lipat banyaknya untuk kontribusi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang, pencanangan rencana aksi gender yang menetapkan 27 tindakan selama 10 tahun ke depan, hingga aktivasi pasar karbon selaku mekanisme pasar untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dari seluruh negara di dunia.
Merespons situasi global yang berlaku, Indonesia meningkatkan partisipasinya dalam proyek besar transisi energi global. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pemerintah secara persisten memacu pengembangan ekosistem biofuel nasional dengan menggalakkan kebijakan penggunaan bahan bakar E10 dan peningkatan implementasi B40 menjadi B50 di level domestik. Sebagai catatan dan komitmen pada COP-30, Indonesia juga berkomitmen untuk mengoptimalkan pemeliharaan dan pemanfaatan secara bertanggung jawab terhadap penguasaan hutan hujan tropis, padang lamun, dan hutan bakau yang eksisting di Indonesia guna mendukung penyerapan karbon secara global. Indonesia juga mengaktivasi pasar karbon di lantai bursa perdagangan untuk meningkatkan partisipasi dari para pelaku usaha domestik melalui mekanisme pasar untuk pengurangan emisi.
Perspektif dan Kebijakan Pemerintah Indonesia
Namun demikian, pemerintah bersikap cukup rasional dalam dua hal. Pertama, strategi berbasis dual growth harus tetap dijalankan mengingat pemanfaatan energi fosil di Indonesia belum optimal karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, sementara potensi yang dimiliki dalam bentuk cadangan energi terbukti masih sangat besar. Sebagai catatan, Indonesia secara eksisting memiliki 128 cekungan migas yang potensial. Hanya saja, baru sekitar 20 cekungan yang berhasil dieksplorasi dan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Sementara itu, konsumsi domestik untuk minyak bumi hampir mencapai 1,6 juta barel per hari, yang mana lebih dari dua per tiga kebutuhan tersebut dipasok melalui skema impor. Kedua, peta jalan transisi energi nasional di Indonesia membutuhkan sokongan dana yang tidak sedikit mengingat penguasaan teknologi yang masih ada kesenjangan dengan negara-negara luar, serta kebutuhan untuk memberikan insentif fiskal bagi para pelaku usaha yang kontributif. Di sisi lain, potensi sumber daya EBT di Indonesia sangat besar mulai dari panas bumi, biomassa, angin, gelombang air, tenaga surya, hingga uranium dan thorium bagi pengembangan energi nuklir.
Fenomena perang Timur Tengah yang sedang berkecamuk saat ini seyogyanya menjadi momentum bagi negara-negara dunia tak terkecuali Indonesia untuk melakukan akselerasi transisi energi secara persisten. Sudah bukan saatnya lagi menjadikan transisi energi sekadar wacana di mimbar akademik dan forum diplomasi global. Transisi energi bukan saja berlaku sebagai keharusan, tapi lebih dari sekadar kebutuhan.
Dampak yang dirasakan Indonesia hari ini dalam bentuk potensi pelebaran defisit APBN hingga lebih dari 3 persen, peningkatan besaran subsidi energi yang diberikan untuk menunjang daya beli masyarakat, hingga potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan instabilitas politik dan keamanan nasional pada dasarnya dapat dihindari apabila seluruh pemangku kepentingan menerapkan kewaspadaan nasional dan inisiatif yang presisi dalam memacu dan mengakselerasi transisi energi nasional sejak awal, bukan cenderung reaktif dan reaksioner seperti yang terjadi saat ini.
Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM F-PKB DPR RI dan Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
_.jpeg)
_(1).jpg)
BERITA TERKAIT: