Dirjen Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Priadi memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut. Sejumlah kesepakatan dan rencana kerja sama positif dihasilkan kedua negara, di antaranya terkait teknologi.
Capt Antoni mengungkapkan, satu poin utama yang dibahas adalah terkait dukungan pemerintah Jepang terhadap pencalonan Indonesia pada keanggotaan dewan IMO kategori C tahun 2024-2025.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan ini, sambil menyampaikan selamat kepada Jepang yang juga terpilih kembali pada keanggotaan dewan IMO kategori A tahun 2024-2025,” terang Capt Antoni dalam keterangannya, Kamis (7/12).
Dalam rapat tersebut, Indonesia menyuarakan keinginan untuk meningkatkan kerjasama di bidang sumber daya manusia (SDM), khususnya terkait penerimaan tenaga pelaut Indonesia di kapal-kapal berbendera Jepang.
“Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerja sama riset dan pelatihan dalam pengembangan dan penerapan Maritime Autonomous Surface Ships (MASS),” ungkapnya.
Pertemuan juga mencakup diskusi mengenai Green Shipping dan Decarbonisasi. Indonesia menginginkan bantuan Jepang dalam uji coba penggunaan biofuel pada mesin-mesin buatan Jepang, seperti Akasaka dan Yanmar.
“Kami menawarkan adanya kerja sama riset dan pelatihan dalam pengembangan dan penerapan Green Shipping. Dan bersedia menerima hibah kapal atau teknologi Jepang yang telah menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk menerima untuk transfer teknologinya,” jelas Antoni.
Dalam tanggapannya, Director Ocean Development and Environment Policy Division Maritime Bureau MLIT, Imai Shin, menyampaikan berbagai hal terkait kebutuhan Jepang akan tenaga pelaut, pengembangan teknologi MASS, dan kajian terkait penggunaan bahan bakar ramah lingkungan.
Imai Shin mengungkapkan bahwa saat ini Jepang memang membutuhkan banyak tenaga pelaut untuk mengoperasikan kapal domestik Jepang namun SDM yang dimiliki Jepang saat ini tidak mencukupi sehingga direncanakan akan menerima pelaut asing pada kapal-kapal berbendera Jepang yang beroperasi di domestik.
Terkait hal ini pemerintah Jepang masih akan melakukan pengaturan internal karena mekanisme saat ini yang berlaku kapal domestik Jepang harus diawaki pelaut berkewarganegaraan Jepang.
Pemerintah Jepang akan melakukan koordinasi dengan asosiasi pelayaran di Jepang untuk pembahasan mekanismenya. Jepang juga telah memiliki training centre dan metode pengujian untuk dapat bekerja di kapal berbendera Jepang.
Terkait pengembangan teknologi MASS, Jepang mengundang banyak negara untuk mengikuti workshop di Jepang terkait penerapan konvensi IMO termasuk terkait aturan MASS. Tahun 2025 pemerintah Jepang menargetkan dapat mengoperasikan kapal MASS di perairan Jepang.
Kemudian soal penerapan green shipping, saat ini Jepang sedang melakukan kajian penggunaan bahan bakar amonia dengan segala keuntungan dan dampaknya, amonia merupakan bahan yang beracun, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya termasuk terhadap kebocoran dari kapal ke perairan.
Jepang juga melakukan kajian terkait penggunaan bahan bakar hidrogen untuk melakukan perbandingannya dengan bahan bakar amonia pada saat yang sama.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar pertemuan dengan negara Jepang di Markas Besar International Maritime Organization (IMO), London untuk membahas kerjasama di bidang teknologi transportasi laut. 
BERITA TERKAIT: