Selain memperketat pengawasan, anggaran Kemenhub juga diharapkan mampu mendongkrak kompetensi sumber daya manusia (SDM) hingga integrasi layanan transportasi nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae menegaskan, pagu indikatif Kemenhub tahun anggaran 2027 yang mencapai Rp28,35 triliun harus menjawab kebutuhan mendasar sektor transportasi, terutama aspek keselamatan publik.
"Komisi V DPR mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi," ujar Ridwan dikutip Jumat, 3 Juli 2026.
Politisi Golkar ini menambahkan, langkah tersebut harus diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis.
Ridwan mengingatkan agar seluruh unit kerja di bawah Kemenhub benar-benar memperhatikan masukan dari parlemen dalam menyusun program kerja. Hal ini penting agar penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Secara spesifik, Ridwan meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) juga didorong untuk memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan yang berbasis pada pengembangan wilayah.
Tidak kalah penting, legislator asal Sulawesi Tenggara ini menekankan perlunya lompatan dalam integrasi layanan transportasi melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.
"Penguatan integrasi transportasi ini sangat penting untuk mendukung konektivitas dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
.jpg)
Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menguatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2027. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: