Koperasi Didorong Ikut Garap Proyek Infrastruktur

Menteri Perencanaan Pemban­gunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangu­nan Nasional (Bappenas) Bam­bang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tidak bisa jalan sendiri dalam membangun infrastruktur. "Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan in­frastruktur, pemerintah juga butuh peran swasta," ujar Bambang di kantornya, kemarin.

Untuk diketahui, dari total ke­butuhan pembiayaan infrastruk­tur yang mencapai Rp 4.769 triliun selama lima tahun (2015-2019) sumber investasi pemerin­tah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya sekitar 41,3 persen atau sebesar Rp 1.969 triliun. Untuk menu­tupi kekurangan tersebut, pe­merintah, mendorong partisipasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terlibat dalam investasi pembangunan infrastruktur.

Menurut Bambang, pemerintah juga mendorong koperasi bisa masuk ke infrastruktur. "Paradig­ma masa lalu kalau infrastruktur pasti pemerintah. Seolah-olah pembangunan infrastruktur bu­kan lahannya swasta atau kop­erasi," tuturnya.

Pemerintah mulai intensif memperkenalkan dan mengedu­kasi bahwa ada bagian dari in­frastruktur yang bisa dikerjakan swasta atau koperasi. "Tentunya visible dan profitable buat inves­tornya," katanya.

Dalam mengundang investor dalam membangun infrastruk­tur, kata dia, pemerintah tidak pilih-pilih atau memprioritaskan negara tertentu. Pemerintah akan mengundang investor yang ber­minat dan punya kemampuan.

Ia mengatakan, pemerintah ingin investor yang masuk sudah biasa dengan infrastruktur. "Jadi kita tidak pilih kasih dalam men­gundang investor. Kita lihat siapa yang punya kemampuan, punya track record dan berminat, silah­kan berpartisipasi untuk menjadi investor," tegas Bambang.

Bambang yakin pembangu­nan infrastruktur adalah kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. "Apabila kita ingin menjadi negara maju, kita mem­butuhkan banyak kelengkapan," ujarnya.

Menurut Bambang, pemban­gunan infrastruktur harus di­lakukan sedini mungkin karena proyek infrastruktur membu­tuhkan jangka waktu menengah panjang. Sebagai contoh, pem­bangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.

Untuk itu, pemerintah saat ini melalui Kementerian PPN/Bappenas sangat berkomitmen mengawal pembangunan in­frastruktur. Salah satunya mela­lui pembiayaan dengan skema Pembiayaan Investasi Non Ang­garan Pemerintah (PINA), juga merangkul sektor swasta dan BUMN. "Kita harap yang berpar­tisipasi dalam PINA adalah murni sektor swasta dan BUMN yang tidak mencari Penyertaan Modal Negara (PMN)," tukasnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi Menko Perekonomian Bidang Perumahan, Pertahanan dan Pem­biayaan Infrastruktur Bastari Pandji Indra mengatakan, sepan­jang tahun 2015-2019 kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur mencapai Rp 4.417 triliun. ***