Kedaulatan Cuma Tinggal Kenangan

Oktober ini utang negara Indonesia jatuh tempo, bersamaan dengan utang sektor swasta yang juga jatuh tempo, kon­disi perekonomian yang kian sulit malah membuat pemerin­tah mengambil langkah mudah dengan menyodorkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dijual.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampai­kan, hampir semua beban utang itu kini ditanggungjawabi oleh negara. "Semua itu jadi beban secara total kepada negara, karena kegagalan swasta juga akan berdampak secara ekonomi kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Yang menjadi fokus perhatian, ujar Ferdinand, adalah sejauh mana kesiapan pemerintah, BUMN dan swasta menjawab kewajiban tersebut. Menurut dia, beredarnya surat Menteri Keuangan kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM terkait utang PLN, dan gencar­nya pemerintah menyampaikan niatnya menjual BUMN, anak usaha BUMN dan aset BUMN menunjukkan, pemerintah tidak siap menghadapi beban berat keungan yang sedang menerjang jantung keuangan negara.

Bahkan, lanjut Ketua Rumah Amanah Rakyat (RAR) ini, Presiden Jokowi, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan tampak buntu dalam strate­gi dan langkah taktis dalam mengelola negara.

Bagi dia, pemerintah tam­pak tak mampu menciptakan pemasukan negara, sehingga memilih jalan terakhir menjual aset negara. "Ini pekerjaan pal­ing mudah memang dan tidak perlu menggunakan pikiran. Sekali lagi, menjual itu peker­jaan mudah, gampang dan cepat. Terlebih bagi pemerintah yang miskin kebangsaan dan miskin konsep kedaulatan menjual aset itu tentu tidak masalah. Bila kita bicara tentang konsep kebang­saan dan kedaulatan, menjual aset itu tentu akan memiskinkan kita sebagai bangsa," tuturnya.

Bila kita bicara tentang konsep kebangsaan, ujar Ferdinand, maka bangsa akan besar jika BUMN-nya memiliki banyak aset dan harta kekayaan, maka BUMN akan kontributif da­lam perekonomian karena akan mampu bersaing secara secara global dan BUMN kita tidak hanya menjadi jagoan kandang.

Ferdinand menambahkan, salah satu BUMN yang ekpansi keluar adalah Pertamina, ini patut didukung. Sayangnya, kebijakan pemerintah terhadap Pertamina dia nilai justru akan melemahkan Pertamina dan menurunkan daya saing globalnya. ***