Untuk tujuan negara para pekerja tersebut, Thailand menÂjadi tujuan utama para pekerja tersebut dengan total mencapai 55 persen, kemudian Malaysia sebesar 22 persen, dan Singapura sebesar 19 persen.
Ekonom Bank Dunia untuk Perlindungan Sosial dan PrakÂtik Kerja Global, Mauro TesÂtaverde mengatakan, mobilitas tenaga kerja tersebut memÂberikan dampak yang signifikan untuk perekonomian di kawasan ASEAN. Untuk negara pengirim seperti Indonesia, telah memÂbuka kesempatan bagi individu berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan.
"Dengan pilihan kebijakan yang tepat, negara-negara pengirim dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari miÂgrasi tersebut serta memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk memilih pekerÂjaan di luar negeri," ujar TesÂtaverde melalui
conference call di Kantor Bank Dunia, Jakarta, kemarin.
Sementara untuk negara penerima, lanjut Testaverde, dapat menutupi kekurangan tenaga kerja. Hal ini, menuÂrutnya, dapat mendorong perÂtumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Padahal, selama ini ada persepsi negatif bahwa masuknya pekerja migran akan berdampak negatif pada negara penerima.
"Di Malaysia, simulasi menemukan bahwa kenaikan 10 persen jumlah pekerja miÂgran berketerampilan rendah meningkatkan produk domestik bruto (PDB) riil sebesar 1,1 persen. Di Thailand, analisis terakhir menunjukkan bahwa tanpa pekerja migran dalam angkatan kerja, PDB akan tuÂrun sebesar 0,75 persen," paÂparnya.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifi Sudhi Shetty menyarankan, pemerintah Indonesia memperbaiki izin dan prosedur kerja ke luar negeri. Karena, saat ini banyak pekerja imigran asal Indonesia yang berstatus ilegal.
"Prosedur dan birokrasi harus dirampingkan untuk memundahkan para pekerja," ungkapÂnya.
Dia menuturkan, kebijakan yang tepat dari negara-negara pengirim dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan migrasi keluar. Pihaknya mencatat pada 2015, sebesar 62 miliar dolar AS dalam bentuk remitansi terkirim ke negara ASEAN.
"Remitansi menyumbang 10 persen dari PDB di Filipina, 7 persen di Vietnam, 5 persen di Myanmar dan 3 persen di KamÂboja," ungkapnya. ***
BERITA TERKAIT: