Satgas Waspada Investasi Pelototi Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

 Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Suparno menegaskan, pihaknya sudah memasang rambu-rambu bagi koperasi simpan pinjam un­tuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Sebab, sudah ada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.06/PER/M.KUKM/ V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam. Beleid ini salah satunya bertujuan mence­gah dan melindungi koperasi dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Ini karena modus kejahatan di industri jasa keuangan dan koperasi semakin beragam seiring perkem­bangan teknologi dan informasi," ucap Suparno pada acara sosialisasi bertema Pencegahan dan Penindakan Investasi Ilegal Tindak Pi­dana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Teroris Bagi Koperasi, di Jakarta, Senin (11/9).

Acara ini dihadiri Ketua Bimbingan Pihak Pelapor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Hendri Hanafi, Ketua Tim Waspada In­vestasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing, dan para pengurus koperasi sim­pan pinjam (KSP).

Sebagai anggota komite TPPU, lanjut Suparno, Kemenkop dan UKMbertanggung jawab turut menjaga nama untuk memenuhi rekomendasi yang disampaikan Fi­nancial Action Task Force (FATF). "Untuk itu, kami sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya, penandatanganan MoU pencegahan pencucian uang dengan PPATK pada 17 Oktober 2016, kerja sama pelatihan dengan PPATK di be­berapa daerah bagi koperasi yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam," kata Suparno.

"Kita juga telah melakukan kegiatan sosialisasi Permenkop ini di tiga tempat, yaitu Jambi, Tasikmalaya, dan Jember," im­buh Suparno.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bimbingan Pihak Pelapor PPATK Hendri Hanafi menjelas­kan, modus pencucian uang di bank dan koperasi nyaris tidak berbeda. Hanya saja, karena di bank sudah terintegrasi secara information technology (IT) maka lebih mudah memantaunya. Sedangkan di koperasi, banyak yang belum menerapkan IT, sehingga mempersulit pelaca­kan. "Oleh karena itu, PPATK akan terus mengedukasi pelaku usaha koperasi agar jangan mau dijadikan sebagai alat atau wadah pencucian uang," kata Hendri.

Ketua Tim Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing menambahkan, untuk mencegah koperasi masuk dalam kategori investasi bodong dan pencucian uang, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, legalitas koperasi di mana koperasi harus memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Misalnya, KSP atau unit simpan pinjam. Kedua, harus sesuai dengan prin­sip-prinsip koperasi berdasarkan hasil keputusan rapat anggota tahunan (RAT). Jadi, tidak boleh ada usaha lain di luar keputusan RAT. "Ketiga, koperasi harus fokus untuk kesejahteraan ang­gotanya, jangan keluar dari fokus ke anggota," pungkas Tongam.

Biro Travel Abal-abal

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi ini juga memaparkan pihaknya menemukan sekitar 25 perusahaan agen travel dan umrah yang memiliki modus yang ham­pir mirip dengan First Travel.

"Ada beberapa laporan ber­dasarkan aduan masyarakat. Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), setidaknya ada sekitar 25 perusa­haan travel umrah yang tidak ada izin tapi menginduk dengan yang punya izin. Saat ini masih kami telusuri," kata Tongam di acara pelatihan wartawan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/9).

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya meminta Ke­menag untuk melakukan upaya preventif dengan memanggil perusahaan travel umrah terse­but. Satgas terus berkoordinasi dengan Kemenag dalam memiti­gasi risiko dengan memanggil perusahaan umrah.

"Jadi contohnya, PT Aperu­sahaan umrah tanpa izin mereka menerima jemaah umrah agen lain, dengan menjanjikan biaya yang lebih murah. Ini yang san­gat berpotensi merugikan masyarakat. Umrah dengan harga promo ini tidak masuk akal," tegas Tongam.

Menurut Tongam, sejak awal Satgas Waspada terus berupaya melakukan pencegahan terhadap modus perusahaan yang ber­potensi merugikan masyarakat. Untuk itu, Tongam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal, lantaran hal terse­but tidak ada dasar hukumnya.

Terkait dengan kasus First Travel, Tongam mengatakan semua pihak ada baiknya meng­hormati dan menunggu proses peradilan yang sedang berjalan.

"Bareskrim sudah menyita aset-asetnya, sehingga nanti pengembalian asetnya tergan­tung pada putusan pengadi­lan nanti. Kami berharap akan harapan pengembalian dana ke nasabah. Sebab, dalam kasus pe­nipuan, jarang sekali dana nasa­bah kembali 100 persen, karena dananya sudah dihabiskan oleh si pelaku," kata Tongam.

Ia juga menjelaskan, nasabah juga sudah memohonkan pe­nundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan ni­aga. Apabila tidak berhasil per­damaiannya, maka First Travel dapat berujung pailit. "Saat ini yang perlu dilakukan adalah menghormati proses hukum dari First Travel," kata Tongam.

Terkait hal ini, kepolisian me­minta pemerintah menetapkan aturan standar biaya perjalanan umrah yang bisa diterapkan oleh agen perjalanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jen­deral Pol Rikwanto mengata­kan, standardisasi biaya umrah dilakukan agar penegak hukum bisa memindai agen perjalanan yang terindikasi tidak beres. Dengan begitu, tindakan pe­nyelewengan dana calon jemaah umrah seperti yang dilakukan First Travel tidak terjadi lagi.

"Kami minta stakeholder agar mengatur standar minimal biaya umroh yang jelas, biar tidak ada kebingungan. Tentu ini pun harus berdasarkan perhitungan yang akurat," ujar Rikwanto. ***