RI Masih Butuh Investor Asing

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menga­takan, Indonesia masih butuh banyak investasi dari perusa­haan asing. "Ini bukan masalah sudah cukup atau belum tapi memang kita masih butuhkan karena kita tetap ingin tumbuh dan berkembang," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Azhar, tahun ini Indonesia memiliki target per­tumbuhan ekonomi 5,2 persen dan akan menjadi 6,1 persen di tahun berikutnya. Kebutuhan investasi untuk mencapai target 6,1 persen diperkirakan sebesar Rp 863 triliun.

Dia menambahkan, BKPM tidak hanya mencari investor yang tertarik berinvestasi, namun mereka berkomitmen menjadi mitra strategis Indonesia secara jangka panjang. Pemerintah juga mengedepankan pengalaman dan track record setiap investor.

"Kita kalau mengadakan pro­mosi lebih kedepankan one on one meeting dengan menemui investor yang berpengalaman, punya pendanaan kuat, dan sudah banyak melakukan keg­iatan usaha di bidang yang kita tawarkan," tambah Azhar.

Azhar bilang, mitra Indonesia saat ini antara lain Japan Inter­national Corporation Agency (JICA) dari Jepang yang mem­bangun MRT Jakarta dan Tas­week Real Estate Development and Marketing dari Uni Emirat Arab yang mengelola sektor properti.

Khusus sektor properti, tahun ini sejumlah investor Jepang berencana membangun real estate dan residensial sederhana. Investor Korea Selatan juga ber­niat membangun properti di Bali dan Tangerang. Yang terbaru, CFLD International berkomit­men mengembangkan kawasan industri terintegrasi hunian den­gan nilai investasi 1,5 miliar dolar AS atau Rp 19,5 triliun dalam lima tahun ke depan.

CFLD International sendiri ber­kantor pusat di Singapura dan dike­nal sebagai investor global dengan fokus mengembangkan kota serta kawasan industri di seluruh dunia, termasuk Mesir, Vietnam, Kam­boja, dan Amerika Serikat.

"Investasi CFLD diharapkan menjadi pintu masuk investasi lain di kawasan yang mereka kelola, antara lain dengan men­datangkan tenant dari perusa­haan-perusahaan global untuk kawasan industri," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) In­donesia Bidang Industri Johnny Darmawan berharap, pemer­intah mendukung peningkatan jumlah kemitraan. Terutama dengan pihak swasta dan inves­tor global.

Ia mengatakan, salah saatu kemitraan yang bisa dilakukan adalah dengan skema public pri­vate partnership (PPP). Cara ini bisa mempercepat pembangunan kawasan industri, baik yang masuk program pembangunan 14 kawasan industri pemer­intah maupun pengembangan kawasan industri lain.

"Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pemerintah bisa mencarikan solusi misalnya deregulasi dan debirokrasi untuk memudahkan investor asing masuk atau BUMN yang ingin berinvestasi," kata Johnny.

Ia berharap, pemerintah men­dukung penuh apabila ada in­vestor asing yang mengusung mau mengembangkan kawasan industri sekaligus membangun kota-kota industri baru yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial.

"Apalagi, jika investor terse­but mampu mengembangkan High-Tech Eco Industrial City untuk industri-industri bernilai tambah. Contohnya, industri high-tech, e-commerce, dan bio­technology," ujarnya. ***