KAI Kirim 2 Rangkaian Kereta LRT Ke Palembang

Hal ini diungkapkan Vice President (VP) Public Relation KAI Agus Komarudin. Kata dia, kereta buatan PT Industri Kereta Api/Inka (Persero) itu sedang dalam tahap penyelesaian.

"Rencana pengiriman tahap satu, minimal 2 train set, itu pada pertengahan April 2018. Tahap kedua, pengiriman sebanyak 6 train set pada Juni 2018. Total ada 8 Trainset dimana masing-masing terdiri dari 3 kereta, atau total 24 Kereta Jenis Electric Multiple Unit," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka.

Nantinya, kereta tersebut akan melintasi sebanyak 13 stasiun dengan jarak sepanjang 24,5 kilo meter (km). Adapun stasiun yang dimaksud yakni Bandara SMB II, Asrama Haji, Talang Buruk, RSUP, Simpang Polda, Demang Lebar Daun, Palembang Icon, Dishub, Pasar Cinde, Ampera, Poltabes, Jakabaring, dan OPI Mall.

"Ada 49 gates yang ter­pasang diseluruh stasiun. Ka­pasitas keretanya sendiri bisa menamping sebanyak 379 orang, maksimal mencapai 629 orang," katanya.

Meski pengiriman kereta tahap pertama dilakukan bulan depan, sayangnya, besaran tarif yang akan diberlakukan masih dalam pembahasan. Namun, Agus menegaskan, kereta LRT Palembang lebih mengarah pada kategori angkutan perintis, yakni angkutan pertama dan khusus ditempatkan di rute yang baru dibuka pemerintah. Karena itu, tarif angkutan akan disubsidi oleh pemerintah, yakni Kemen­terian Perhubungan (Kemen­hub). "Rencananya, dominan ke KA perintis," katanya.

Sebelumnya, Direktur Uta­ma KAI Edi Sukmoro menu­turkan, investasi yang dibe­namkan pada pengadaan kereta mencapai Rp 380 miliar untuk delapan set train. Sedangkan, besaran tarif akan dibahas lebih lanjut dengan Kemen­hub, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Termasuk, berapa lama subsidi pembelian LRT akan ditetapkan pemerintah.

"Untuk tarif nanti disesuai­kan dengan perhitungan ang­kutan di daerah. Pastinya, lebih murah dari angkutan konvensional atau angkutan lain yang serute dengan LRT. Bisa saja tarifnya antara Rp 5.000-10.000 nanti dalam satu kali keberangkatan," katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat dari Masyarakat Transportasi In­donesia (MTI) Djoko Setijowar­no mengatakan, setelah melihat perkembangan pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa daerah lainnya mulai melakukan studi kelaya­kan kereta ringan.

Padahal, bila melihat kondi­si transportasi umum berbasis jalan raya, pemerintah masih kepayahan. Apalagi, mau langsung lompat mengelola kereta ringan.

"Investasi untuk mem­bangun kereta ringan tidak murah. Belum lagi investasi sarananya serta nanti setelah beroperasi, itu harus memberi­kan subsidi. Banyak Pemda yang tidak sanggup memberi subsidi, karena keterbatasan anggaran," jelas Djoko kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD), selain Jakarta sebe­sar Rp 70-an triliun, pal­ing tinggi tidak sampai Rp 8 triliun APBD-nya.

Lebih lanjut dijelaskannya, investasi membangun prasa­rana 13 stasiun dan 1 depo untuk LRT Sumsel, menelan anggaran Rp 12 triliun, atau sekitar Rp 500 miliar per km. Selain itu, terdapat 892 titik pilar/pier disepanjang jalur tersebut. Sedangkan, investasi sarana diestimasi mencapai Rp 710 miliar untuk pembelian sa­rana dan fasilitas pendukung.

"Berdasar hasil studi yang ditugaskan PT KAI melalui PR Pricewaterhouse (PWC), besaran ATP diperkirakan kisaran Rp 5 ribu. Sedangkan tarif keekonomian sebesar Rp 25.550,00 per orang. Besaran LF rata-rata 33 persen dengan frekuensi per hari 48 perjalan­an KA," bebernya. ***