Afsel Naksir Menteri Susi Buat Berantas Maling Ikan

Hal tersebut diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karna­vian saat memberikan sambutan dalam International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) di Gedung Mina Bahari, Kemen­terian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, kemarin.

Tito menuturkan, Susi per­nah diundang kepolisian mem­berikan pemaparan mengenai strateginya memberantas pencu­rian ikan, dalam Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali, akhir tahun lalu. Dalam acara ini hadri 167 perwakilan interpol dari berbagai negara. "Pasca acara, banyak polisi dari negara lain mendatangi saya. Mereka kagum dengan pemaparan bu Susi. Mer­eka bilang boleh nggak kita sewa ibu menterinya, saya ingat sekali Afrika Selatan paling tertarik," ungkap Tito.

Tito mengaku dirinya juga kagum dengan kinerja Susi. Makanya, dirinya sering memuji menteri nyentrik tersebut di ber­bagai kesempatan. Menurutnya, Susi berhasil bikin gebrakan.

Dia menilai, Susi menguasai bidangnya. Sehingga, mengeta­hui dengan baik bagaimana cara melindungi laut. "Strateginya, pukul dulu untuk berikan efek kejut dan itu ternyata bekerja dengan baik," pujinya.

Sementara itu, dalam acara ini, Susi menunjukkan semangatnya memberantas praktik pencurian ikan. Dia menegaskan, pihaknya menggelar IFFAI sebagai sarana pelatihan dan pendidikan, agar aparat tidak bisa dikelabui para pencuri ikan.

"Kejahatan terus meningkat tiap tahun. Modusnya selalu berubah. Kita pakai cara ini, mereka lakukan cara lainnya. Mereka selalu selangkah di depan kita. Makanya pelatihan penting untuk hadapi mereka," kata Susi penuh semangat.

Susi mengatakan, selama leb­ih dari satu dekade sumber daya perikanan Indonesia berkurang sampai 50 persen. Penyebabnya adalah maraknya aktivitas Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Berdasarkan temuan analisis dan evaluasi (Anev) terdapat 1.132 kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan tindak pidana lainnya seperti penyelundupan barang ilegal hingga manusia di perairan Indonesia.

Selama satu dekade tersebut, lanjut Susi, baik KKP, Polri, dan TNI AL bekerja sendiri-sendiri untuk menangkal tindak pidana di bidang perikanan. Terbatasnya teknologi pende­teksi, kurangnya alat bukti, dan koordinasi yang tidak terpadu, menambah hambatan dalam penindakan. "Sekarang koordi­nasi antar lembaga sudah mulai membaik. Dan, yang tidak kalah penting, ada dukungan politik dari Presiden," ujarnya.

Selain koordinasi, Susi mene­kankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dia menyebutkan, ada empat sasaran utama IFFAI. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan. Kedua, membangun jaringan informasi dan pertukaran pen­galaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum. Ketiga, membangun kesepahaman dan kerja sama antar instansi. Dan, keempat, menghasilkan agen perubahan atau agent of change dalam penegakan hukum.

Soal pelatihan dan pening­katan koordinasi, Kapolri Tito menyatakan mendukung penuh. Menurutnya, untuk memberan­tas pencurian ikan diperlukan kerja sama banyak instansi.

Tito berharap, kerja sama antar lembaga ke depan dilakukan lebih operasional dan taktis. Hal tersebut menurutnya akan me­munculkan hubungan lebih per­sonal yang kemudian bisa mem­buat koordinasi dan komunikasi menjadi mudah. Selain itu, akan mendorong keterbukaan data dan informasi antarlembaga. ***