Menurut dia, paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sebelumnya sama sekali tak memperbaiki kondisi APBN. Justru, menurut dia, salah satu problem APBN hingga hari ini adalah alokasi anggaran masih tidak berkualitas, efektifitas dan efisiensinya masih rendah.
"Paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah dimunculkan itu sesungguhnya harus nampak dalam APBN. Tapi dalam kenyataannya APBN tidak menunjukkan ada perbaikan ekonomi," urai Noorsy dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Jadi daripada mengeluarkan paket ekonomi baru, hemat dia, pemerintah fokus dulu memperbaiki APBN agar berkualitas.
"Tanpa bicara APBN yang berkualitas, pemerintah nggak usah ngomong macam-macam deh. Anda bayangin dari zaman reformasi hingga sekarang bahwa diakui (pemerintah) yang namanya APBN tidak berkualitas," kritiknya.
Buktinya, tim ekonomi Jokowi sampai merasa perlu mengeluarkan kebijakan pertumbuhan ekonomi inklusif.
"Itu
kan artinya gagal. Apalagi yang namanya kemiskinan menurun tapi
generatio tetap bertahan di 0,41, kan kacau," ujarnya.
Hal ini diperparah lagi dengan nilai tukar rupiah yang kian menurun dan
tax ratio memburuk. Padahal,
tax ratio sesungguhnya asal-muasal kemampuan pemerintah untuk melaksanakan perannya.
Sekali lagi ia mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki terlebih dahulu kebijakan APBN.
"Agar kita bisa jelas posisinya.
Ngapain harga cabai sampai Rp 170 ribu, ngapain harga jengkol sampai Rp 120 ribu. Itu
kan artinya terjadi gejolak pada harga kebutuhan pokok. Gejolak pada harga ditambah yang namanya
quality crease itu nilainya 45 persen. Itu tinggi, itu rupiah ambruk," tegasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: