Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut proyek tersebut sebagai langkah mendesak untuk menghadapi ancaman penurunan muka tanah serta banjir rob yang semakin memburuk di wilayah Pantura.
Dukungan terhadap proyek ini datang dari banyak pihak, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto. Ia menilai Pantura memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
“Pantura Jawa adalah salah satu koridor ekonomi, industri, transportasi, dan logistik yang menjadi tulang punggung kedaulatan ekonomi nasional. Dengan kontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB nasional dan mencakup sekitar 52 juta penduduk, wilayah ini bukan sekadar jalur pantai biasa, melainkan mesin penggerak utama perekonomian bangsa,” ujar Didik lewat akun X miliknya, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, Pantura menghubungkan pusat-pusat industri utama, pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok, Tanjung Emas, hingga Tanjung Perak, serta kawasan manufaktur dan jaringan logistik nasional.
Menurutnya, kerusakan di kawasan tersebut akibat abrasi, banjir rob, penurunan muka tanah, maupun kenaikan permukaan air laut akan menimbulkan dampak domino yang luas.
“Kerugian ekonomi langsung, potensi kehilangan triliunan rupiah per tahun dari aktivitas industri, perdagangan, dan pertanian. Ancaman terhadap jutaan lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Gangguan rantai pasok nasional, yang pada akhirnya mempengaruhi inflasi, harga pangan, dan daya saing Indonesia di mata dunia,” jelasnya.
Didik juga mengaitkan proyek ini dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menempatkan Pantura sebagai prioritas dalam Program Kerja Prioritas Nasional.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi aset nasional bernilai ratusan miliar dolar AS dan menjamin ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ancaman klimatologi global,” tegasnya.
Ia menilai pembangunan giant sea wall merupakan solusi komprehensif yang tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan fisik dari banjir rob dan abrasi, tetapi juga mencakup rehabilitasi ekosistem pesisir, pengelolaan air terintegrasi, serta pengembangan kawasan industri yang lebih tangguh.
Didik mencontohkan negara seperti Belanda dan Jepang yang telah sukses menjadikan pembangunan tanggul laut sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
“Di Indonesia, ini akan menjadi legacy nasional yang melindungi sekitar 50 juta jiwa dan menjaga kontribusi Pantura terhadap PDB,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merealisasikan proyek tersebut, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah di sepanjang Pantura, kementerian terkait, hingga Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
“Kick-off meeting ini adalah momentum historis yang tepat. Kerja sama antara pemerintah pusat, kepala daerah sepanjang Pantura, kementerian terkait, dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sangatlah krusial,” pungkasnya.
Pemerintah memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di kawasan Pantai Utara Jawa akan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun dengan skema pembiayaan gabungan antara APBN dan investasi. 
BERITA TERKAIT: