OJK Kesulitan Edukasi Masyarakat Terpencil

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 OJK menunjukkan, indeks literasi keuangan sebesar 29,66 persen dan inklusi keuangan sebe­sar 67,82 persen. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pertama di 2013, di mana literasi keuangan 21,84 persen dan inklusi keuangan 59,74 persen.

Dengan begitu, artinya terjadi peningkatan pemahaman keuan­gan (well literate) dari 21,84 persen menjadi 29,66 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuan­gan dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen.

Anggota Dewan Komisoner OJK Bidang Edukasi dan Per­lindungan Konsumen Kusuman­ingtuti SSoetiono bilang, ren­dahnya posisi Indonesia di negara ASEAN lantaran banyak kesulitan yang dihadapi Indone­sia dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kawasan Indonesia yang terdiri dari kepulauan, sebut wanita yang kerap disapa Tituk ini, membuat Indonesia harus kerja keras dalam mem­berikan edukasi ke masyarakt terpencil dan terluar kawasan Indonesia.

"Literasi Singapura dan neg­ara ASEAN lainnya rata-rata di atas 50 persen, sementara kita masih di 30 persen. Namun inklusi kita sudah menunjukkan peningkatan. Itu artinya, meski masih rendah, harapan untuk terus naik signifikan optimistis bisa tercapai," terang Tituk di acara konferensi pers hasil survei di Jakarta, kemarin.

Terkait target di tahun 2019, Tituk mengatakan, dalam men­capainya tak hanya berpatokan pada angka, karena erat kaitan­nya dengan tingkat kesejahter­aan masyarakat dalam penggu­naan produk keuangan, terutama masyarakat ke bawah.

"Yang penting itu harus konk­ret di lapangan seperti apa. Sep­erti tahun lalu, tingkat kemiski­nan masih di angka 10-27 persen, jika dikaitkan dengan literasi dan inklusi keuangan, tentunya kami berharap meningkatkan indeks tersebut juga semakin memper­mudah masyarakat mengakses keuangan," jelas Tituk.

Tituk menyebut, saat ini pemaha­man dan akses masyarakat terhadap keuangan membaik dibandingkan tiga tahun lalu. Artinya, kata Tituk, hanya 22 dari 100 orang yang pa­ham mengenai industri keuangan dan dari 100 orang, 59 orang saja yang mendapatkan akses layanan jasa keuangan.

Untuk meningkatkan tingkat literasi maupun inkusi keuangan, OJK menargetkan kenaikan 2 persen di setiap tahun. Namun bila melihat hasil survei 2016, peningkatan literasi maupun inklusi keuangan melebihi tar­get. "Hasilnya, tingkat literasi dan inklusi meningkat melebihi target, jadi lebih dari 2 persen per­tahun meningkatnya," tuturnya.

Survei ini untuk pertama ka­linya mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing sebesar 8,11 persen dan 11,06 persen. Seba­gai tambahan, hasil survei juga mencakup indeks literasi dan inklusi keuangan per provinsi dan per sektor jasa keuangan, baik untuk sektor jasa keuangan konvensional maupun syariah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto mengatakan, beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelan­jutan dilaksanakan oleh OJK ber­sama industri jasa keuangan.

Edukasi keuangan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas, training of trainer, outreach program, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyarakat, edu expo, bioskop keliling, wayangan dan SiMOLEK dengan target edukasi yaitu perempuan/Ibu rumah tangga, UMKM, petani/ nelayan, TKI/CTKI, pelajar/ma­hasiswa, profesional, karyawan dan pensiunan.

Kegiatan edukasi keuangan sejak 2013 sampai 2016 telah dilaksanakan di 144 kota den­gan frekuensi sebanyak 289 kegiatan. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa, OJK juga telah menyusun dan meluncurkan buku seri literasi keuangan untuk jenjang pendidikan formal mulai tingkat SD, SMP, SMA dan Per­guruan Tinggi.

Sedangkan, pelaksanaan pro­gram inklusi keuangan dilak­sanakan dalam melalui program perluasan akses keuangan, seperti Laku Pandai, Jaring dan Laku Mikro, maupun melalui pengem­bangan produk mikro, seperti tabungan SimPel, asuransi mikro, reksadana mikro, yuk nabung saham dan nabung emas.

"OJK sebagai anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan dalam bentuk sinergi aksi bersama-sama ke­menterian/lembaga terkait, sep­erti pengembangan Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat, Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuan­gan Untuk Rakyat, Gerakan Na­sional Menabung dan program penyaluran bansos secara non tunai," terangnya. ***