Impor Gas Bakal Dibuka

Kemarin, Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Topik Harga Gas untuk Indus­tri di Kantor Presiden. Ratas ini menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Rapat ini dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Selain itu, hadir juga Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, Menko Perekono­mian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, dan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso.

"Saya minta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi, konkret dampaknya bukan hanya pada peningkatan daya saing produk-produk kita. Tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir," pinta Jokowi.

Jokowi mengatakan, gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas saja. Menurutnya, gas juga harus dilihat sebagai pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional dan mendorong daya saing produk-produk industri di pasaran dunia.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menanyakan perkembangan penerapan PP No.40 Tahun 2016 kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Apakah ada kendala di lapangan? Terutama pada tujuh bidang industri yang ditetapkan sebagai pengguna penu­run harga gas?" tanya Jokowi.

Jokowi mengaku, sudah mendapat informasi baru tiga sek­tor industri yang resmi mendapat penurunan harga. Yakni pupuk, baja, dan petrokimia. Sedangkan empat sektor lainnya yakni indus­tri oleochemical, industri kaca, industri keramik, dan industri sarung tangan karet belum dapat menikmati harga gas khusus.

Setujui Skema Impor

Menteri Perindustrian Air­langga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyetujui mencari skema impor untuk memenuhi kebutuhan akan gas murah. "Izin yang sudah dilaku­kan adalah impor gas. Nanti akan kita bahas lagi," kata Airlangga usai menghadiri ratas.

Ia menjelaskan, impor gas ini bukan karena Indonesia tidak memiliki gas untuk disalurkan. Namun, jarak yang cukup jauh dari sumber gas menuju indus­tri membuat perusahaan yang membutuhkan gas sebagai bahan baku kerap kesulitan mendapat­kan suplai.

"Hal tersebut membuat harga gas bisa melambung. Untuk itu, perlu disiapkan skema untuk impor gas," tukas Airlangga.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asa­ki) Elisa Sinaga berharap, pemer­intah segera menurunkan harga gas. Menurutnya, waktu paling tepat untuk penurunan harga gas adalah sebelum April 2017.

"Industri properti akan mulai tumbuh selepas kuartal I- 2017 atau pada April. Harapan kami bulan depan (Februari) harga gas turun," harap Elisa.

Menurut Elisa, saat ini, indus­tri keramik masih membeli gas dengan harga 8,1 dolar AS per Million Metric Bristih Thermal Unit (MMBTU) untuk Pulau Jawa Bagian Barat. Sementara di kawasan Pulau Jawa Bagian Timur harga gas mencapai 9,1 dolar per MMBTU.

"Nah, harga gas yang realistis bagi industri keramik ada di kisaran 6-7 dolar AS per MMB­TU dan berlaku sama disemua daerah," ujar Elisa.

Dia menambahkan, konsumsi gas di industri keramik rata-rata berkontribusi sekitar 22-38 persen terhadap seluruh biaya produksi. Elisa khawatir, ting­ginya harga gas menyebabkan industri keramik nasional kalah bersaing dengan produk asing. Padahal, kondisi pasar di dalam negeri kini terus membaik.

Ketua Asosiasi Kaca Lem­baran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan menilai, harga gas yang tidak kompetitif menyulitkan industri kaca men­ingkatkan kapasitas produksi mengikuti pertumbuhan per­mintaan. Harga gas yang tidak kompetitif membuat indus­tri kaca enggan berekspansi meskipun potensi pertumbuhan permintaan dari sektor properti dan otomotif sangat besar.

Utilisasi produksi industri kaca lembaran di Indonesia pada 2016, sudah mencapai 90 persen dari total kapasitas produksi terpasang 1,43 juta ton.

"Permasalahannya sekarang karena over supply, kemungki­nan untuk investasi di Indonesia semakin kecil. Peluangnya se­makin tertutup karena margin­nya kecil," kata Yustinus. ***