Pemprov DKI Pakai Cash Manajement System Bank DKI

Per September 2016 sebanyak 770 SKPD dan UKPD telah menggunakan Cash Management System dari Bank DKI.

Demikian disampaikan Direktur Utama   Bank   DKI, Kresno Sediarsi usai gathering SKPD, UKPD dan BLUD bersama Bank DKI yang diselenggarakan di Jakarta, Senin  (7/11).

Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menyampaikan dengan   menggunakan Cash Management System, Pemprov DKI Jakarta dengan mudah dapat memantau aktivitas transaksi rekening Pemprov DKI  Jakarta yang berada di lima wilayah kotamadya dan satu   kabupaten sehingga secara real time dapat dipantau penerimaan dan pengeluaran anggaran Pemprov DKI.

"Dengan menggunakan CMS Bank DKI, data laporan keuangan akan lebih akurat. Selain itu CMSBank DKI dapat di-customized sehingga sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan darinasabah," kata Kresno seraya menambahkan layanan CMS lebih tepat, akurat dalam mendukung program Pemprov DKI.

Dia juga menambahkan CMS Bank DKI  memungkinkan  melakukan transaksi transfer sejumlah dana dari dan ke rekening Bank DKI. Dapat dilakukan dengan single (dari satu rekeningke satu rekening) atau kolektif (dari satu rekening ke maksimal 10 rekening sekaligus) serta transfer dana dari rekening Bank DKI ke rekening bank lain melalui mekanisme BI-RTGS dan SKN. Layanan lain yang disediakan CMS Bank DKI adalah payroll, liquidity management dan virtual account.

Cash Management System ini tidak hanya ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi dapat dipergunakan nasabah korporasi. Saat   ini sudah digunakan di beberapa perusahaan baik BUMN, BUMD dan perusahaan swasta nasional. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, mengutarakan Cash Management System sebagai layanan keuangan digital dari Bank DKI, sangat penting untuk peningkatan layanan dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektifdan efisien, serta tepat nominal, tepat waktu dan tepat sasaran dalam penganggaran dan mendukung gerakan less cash society.[wid]