Menkominfo: Jaringan Indonesia Masih Tertinggal Jauh Dari Negara Lain

"Bahkan dalam rapat di Istana kemarin, Menkeu Sri Mulyani meminta target pertumbuhan yang tinggi dari sektor saya (Kemenkominfo) pada 2018, setelah sektor keuangan dan perbankan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara saat menjadi keynote speaker seminar yang bertemakan 'Mendorong Efisiensi Berkeadilan Industri Telekomunikasi Nasional' yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, kemarin.

Hadir pula sebagai pembicara yakni Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Achmad M. Ramli, Ketua Indef, Eni Sri Hartati, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, pakar telekomunikasi Nonot Harsono, Ketua YLKI Tulus Abadi, dan anggota Komisioner KKPU Prof. Tresna Priyatna.

Saat ini, jelas Menkominfo, backbone, broadband, dan kapasitas jaringan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain. Setidaknya dibutuhkan 12 miliar dolar AS per tahun untuk meningkatkan kemampuan digital Indonesia secara nasional.

Sementara itu, apabila kemampuan keuangan seluruh operator telekomunikasi di Indonesia digabungkan pun tetap tak akan mampu menutup biaya tersebut. Masih ada gap sebesar 9 miliar dolar AS. Padahal, papar Menkominfo, pertumbuhan industri telekomunikasi nasional ditargetkan harus mencapai double digit pada 2018, sesuai arahan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Agus Pambagio mengatakan, pemerintah sebaiknya segera mengesahkan revisi PP nomor 52/53 untuk mengakhiri polemik sehingga masyarakat cepat mendapatkan manfaat dan menjadi katalisator.

Ekonomi kita tidak akan jalan ke mana-mana jika hal ini terus dipolemikkan. Apalagi soal interkoneksi, dalam beberapa tahun ke depan akan hilang karena semua tren akan beralih ke data, apalagi bila Palapa Ring sudah tersambung,"  pungkasnya.

Sedangkan dari sisi persaingan usaha, Prof. Tresna menilai positif konsep active infrastructure sharing karena menghilangkan potensi penyalahgunaan posisi dominan kepemilikan infrastuktur oleh operator besar.

"Keterbukaan infrastructure, network, dan interkoneksi memungkinkan pemain baru yang kompeten untuk masuk ke pasar dengan cepat. Selain itu, peningkatan pelayanan yang lebih terjangkau, berkualitas, dan cepat dapat diwujudkan. Semuanya demi mendukung kesejahteraan," jelas Prof. Tresna.[wid]