"Itulah sebabnya, pembenahan di sektor hulu dan hilir harus simultan. Jangan mengorbankan hulu, tetapi hilir tidak dikerjakan atau sebaliknya. Jika itu terjadi, harga bisa tetap mahal,†kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Jakarta, Senin (10/10).
Menurutnya, tata kelola hulu penting diperbaiki. Sebab, jika tidak ada hulu maka tidak akan ada gas. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa kondisi masing-masing lapangan berbeda satu sama lain sehingga tidak bisa digeneralisasi.
Nah, untuk lapangan yang sudah matang, kata Satya, perubahan bagian pemerintah, akan berkontribusi besar terhadap penurunan harga gas. Sedangkan untuk lapangan baru, berapapun bagian pemerintah dikurangi bahkan sampai nol, kontribusi penurunan sangat kecil, kira-kira hanya USD10 sen per mmbtu.
Walau begitu, harus diingat juga bahwa banyak kondisi lapangan sedang sulit. Sebab, jika berbicara gas, maka lapangan-lapangan berada dalam kondisi frontir semua, karena di wilayah Indonesia bagian timur.
"Itu membuat harga keekonomian untuk memproduksi per mmbtu tidak semurah yang dibayangkan,†kata Satya.
Bukan hanya itu, hilir juga perlu disempurnakan, jangan sampai terjadi
multiple pricing atau harga yang menumpuk pada satu pipa. Nah, kalau hulu dan hilir diperbaki, pasti harga gas ketika sampai di end user atau di industri bisa ditekan dan cita-cita presiden bisa direalisasikan.
"Di hilir, infrastruktur juga harus dibangun agar serapan gas menjadi maksimal,†kata Satya.
Ketua Ikatan Ahli Perpipaan Migas (IAP Migas) Hendra Jaya mengatakan, penurunan harga gas memang bisa dilakukan pada berbagai komponen, dari hulu, transmisi, distribusi, serta marjin dan pajak.
Pada sisi hulu, misalnya, penurunan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi pemerintah dalam konteks bagi hasil dengan KKKS. Selain itu, juga dengan penetapan harga yang tidak semata-mata dari keekonomian lapangan, namun dikaitkan dengan harga minyak/produk.
Untuk sisi transmisi, lanjut Hendra, penurunan harga bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa pada open access, jika berdekatan dengan wilayah distribusi. Selain itu, juga melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pada wilayah remote.
Sedangkan pada sisi distribusi, penurunan bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa distribusi untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak lain serta pengetatan izin untuk LDC dengan persyaratan tertentu.
"Banyaknya pipa gas yang masih tumpang tindih akan menyebabkan pembengkakan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex). Akan ada penghematan yang signifikan bila penggunaan pipa dalam pendistribusian gas itu digunakan bersama, karena capex-nya tidak ada,†kata dia.
[sam]
BERITA TERKAIT: