PT KAI Siap Jadi Operator Kereta Ringan

Vice President (VP) Cor­porate Communication PT KAI Agus Komarudin bil­ang, penugasan untuk men­gelola dan mengoperasikan LRT merupakan hak pe­merintah. Oleh karena itu, apabila pemerintah menun­juk PT KAI, perusahaan siap menjalankannya.

"Semua pengerjaan proyek kan sudah ada ara­hannya dari Menteri Per­hubungan (Ignasius Jonan-red). Kalau Adhi Karya bidangnya infrastruktur, kalau KAI bidang operasi dan sarananya," tutur Agus kepada Rakyat Merdeka.

Saat ini, operator kereta api satu-satunya di dalam negeri adalah PT KAI. Na­mun, bukan berarti perusa­haan melakukan monopoli. Oleh karena itu, keputusan terkait siapa yang akan bertindak sebagai opera­tor kembali kepada pe­merintah sebagai pemilik kewenangan.

Terkait dengan kemung­kinan dikelola dan diop­erasikannya kereta ringan secara berbarengan, kata Agus, hal itu tidak mung­kin. Adapun kesiapan yang akan dilakukan apabila PT KAI terpilih menjadi op­erator, menurutnya, salah satunya adalah mengenai sumber daya manusia.

Meskipun operasional­nya berbeda, perusahaan memiliki pendidikan dan pelatihan mengenai hal itu. Agus menegaskan, pada prinsipnya perusa­haan memiliki pengalaman terkait perkeretaapian.

Keinginan Adhi Karya untuk menjadi operator LRT, dipertanyakan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Riset Masyarakat Transpor­tasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.

"PT Adhi Karya spesialis kontraktor. Kecuali mem­buat badan usaha baru antar BUMN kelola LRT," kata Djoko.

Apabila ingin jadi op­erator kereta ringan, saran Djoko, sebaiknya Adhi Karya belajar kepada pe­rusahaan yang telah ber­pengalaman mengenai hal tersebut.

Adhi Karya meminta kepada pemerintah agar diikutkan dalam mengelola dan mengoperasikan kereta ringan Jabodetabek. Bah­kan, perseroan siap meng­gelontorkan dana senilai Rp 9 triliun atau 30 persen dari total kebutuhan in­vestasi.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan menjelaskan, pihaknya bersama PT KAI bersedia untuk menjadi penyedia sarana, dengan porsi yang ditetapkan pemerintah. "Be­sarannya terserah pemer­intah agar tanggung jawab menyediakan prasarana dapat sinkron," katanya.

Adhi Karya sebelumnya sudah ditugaskan pemer­intah untuk membangun prasarana LRT sesuai Pera­turan Presiden (Perpres) No. 98/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Prasarana LRT meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api. Sedan­gkan, sarana kereta api adalah rangkaian kereta itu sendiri, termasuk pemeli­haraannya.

Kiswodarmawan meng­klaim, keikutsertaannya dalam membangun sarana, agar dapat memudahkan ru­ang gerak perseroan dalam membangun prasarana.

Menurutnya, untuk prasa­rana LRT yang dibangun Adhi Karya akan dibayar pemerintah sebagai ben­tuk pengalihan aset dari BUMN ke negara. Pemba­yaran dilakukan bertahap dan dialokasikan dalam pagu belanja Kementerian Perhubungan. "Prasarana LRT yang dikerjakan Adhi Karya dibagi dua tahap den­gan jarak sepanjang 83,6 kilometer (km)," katanya.

Tahap pertama meliputi ruas Cibubur-Cawang, Beka­si Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 42,1 km. Total biaya pemban­gunan tahap I ini mencapai Rp 23,8 triliun. Sedangkan pada tahap kedua terdiri dari Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol sepan­jang 41,5 km. ***