Pelaku Usaha Jangan Tiru Cara RJ Lino

Apalagi, setelah RJ Lino mencampuradukkan politik ke dalam logistik.

"Dimulai dari k asus RJ Lino menelepon beberapa menteri dan pencopotan Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim Polri sampai pembentukan Pansus Pelindo II DPR. Urusan politik sudah jauh memasuki ranah logistik dan politikus sudah mulai ikut campur," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12).

Akibatnya, pembangunan logistik untuk menurunkan biaya makin jauh dari harapan, karena politikus sudah mulai ikut campur dengan berbagai macam kepentingan.

"Bila RJ Lino taat hukum dari awal maka kegaduhan sekarang tidak akan terjadi. Kegaduhan ditambah dengan komentar-komentar dari pengamat mengenai kinerja PT Pelindo II tanpa tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya," jelas Zaldy.

Dia menambahkan, kalangan pengamat juga harus tahu bahwa tidak ada penurunan biaya pelabuhan selama RJ Lino memimpin Pelindo II. Karena itu, pengamat jangan membuat penilaian subjektif yang membohongi publik.

Dengan diberhentikannya RJ Lino, Zaldy berharap bisa menghentikan kegaduhan politik di ranah logistik perusahaan-perusahaan plat merah.

"Sudah cukup jauh intervensi politik ke ranah logistik dan harus dihentikan agar tidak menjadi contoh bagi para pelaku logistik supaya tidak menarik kekuatan politik ke dalam urusan logistik," tegasnya. [wah]