"Untuk urus izin saja butuh 3 sampai 4 tahun. Kalau sekarang pemerintahan Jokowi sudah 1 tahun, maka hanya sisa 1 tahun, ini tidak mungkin jadi," ujar dia ketika berbicara dalam forum Indonesia Lawyers Club yang disiarkan live oleh
TV One, Selasa (15/9) malam.
Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah memastikan berapa megawatt yang realistis dibangun. Apalagi saat ini ada sisa target pembangunan pembangkit listrik di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebanyak 7.000 megawatt.
"Tahap satu saja belum jelas, belum diaudit. Tahap dua juga," katanya.
Persoalan lainnya, kata dia, terkait investor pengerjaan proyek. Proyek 35.000 megawatt diproyeksikan akan dikerjakan para investor sama yang mengerjakan proyek-proyek sebelumnya.
"Itu kan dibangun investor China, kualitasnya juga sangat menghkahatwirkan," paparnya.
Sekalipun ada terobosan seperti izin dipersingkat hingga cukup satu minggu, tetap saja Agus meyakini proyek 35.000 megawatt tidak mungkin diselesaikan sesuai target tahun 2019.
[dem]
BERITA TERKAIT: