Terlalu Sedikit Informasi Publik Soal Pengelolaan Migas

"Kalaupun ada itu tidak real time. Padahal kita sudah ikut EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). Tapi sekarang ini masih ada perusahaan bandel yang tidak mau melaporkan hasil auditnya (kepada EITI)," kata Koordinator Nasional Publish What You Pay, Maryati Abdullah, dalam diskusi "Gilas Mafia Migas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/11).

Pendapat Maryati diamini anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha. Menurutnya, laporan migas sangat penting untuk diketahui publik, terutama harga lifting. Pasalnya, jika salah perhitungan, negara bisa menderita kerugian.

Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki data yang cukup soal pengelolaan migas dan yang memiliki data itu ialah Kementerian Keuangan. Pun demikian, masyarakat kerap kali menanyakan dirinya soal laporan itu.

"Tugas EITI untuk mempublikasi laporan itu, masyarakat tidak perlu datang ke DPR," ujarnya. [ald]