Consultant IFC Indonesia CorÂporate Relations Ardi Prastowo menilai, hasil survei tersebut meÂnunjukkan , banyak proyek pemÂbangunan infrastruktur yang perÂlu segera dikerjakan.
Untuk itu, peran swasta perlu diÂgenjot. Apalagi, pemerintah IndoÂnesia memiliki komitmen di dalam meÂningkatkan pembaÂnguÂnÂan infraÂÂstruktur. Hal itu terÂlihat dalam RenÂcana PembanguÂnan Jangka MeÂnengah 2010-2014.
“Pemerintah merencanakan pembangunan infrastruktur seÂnilai 150 miliar dolar AS. Itu seÂtara dengan seperempat nilai penÂdapatan kotor domestik pada taÂhun 2009. Dari jumlah terÂseÂbut, kuÂrang lebih 60 persen penÂdaÂnaÂan akan berasal dari sektor swasÂta,†kata Ardi di Jakarta, kemarin.
Dia melihat, selama ini swasta telah bermitra dengan pemerinÂtah dalam pengembangan infraÂstrukÂtur. Karena itu, pihaknya akan memÂberikan pendampingÂan tekÂnis kepada sektor swasta yang terlibat dalam proyek inÂfrastrukÂtur.
Ketua Umum Organisasi AngÂkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengaku menunggu geÂbÂrakan peÂmerintah dalam mengÂÂgenjot proyek infrastrukÂtur. SeÂbab, buruknya infrastrukÂtur telah menyebabkan banyak maÂsalah. Mulai kenaikan biaya logistik hingga keterlambatan distribusi.
“Contohnya di jalur pantai utara (Pantura) Jawa. Jeleknya kuaÂlitas jalan menyebabkan keÂmacetan dan distribusi barang terganggu,†timpalnya.
Kondisi itut, lanjut Lorena, teÂlah menyebabkan pengusaha angÂkutan rugi. Selain mobilitas menÂjadi terbatas, kendaraan menÂjadi cepat rusak. Dampak lainÂnya, peÂlayanan keÂÂpada masÂyarakat tidak makÂsimal.
Ekonom PT Bank Danamon IndoÂnesia Anton Hendranata mengÂingatkan pemerintah untuk tidak memangkas belanja pemÂbangunan infrastruktur tahun ini.
“Anggaran untuk rencana pemÂbangunan maupun pengemÂbaÂngan infrastruktur jangan dipoÂtong. Karena program itu sangat diperlukan,†pinta Anton di JaÂkarta, kemarin.
Menurut Anton, infrastruktur yang memadai dapat memperÂlanÂcar distribusi barang dan jasa hingga ke pelosok daerah. SeÂhingga, bisa membuka keterisoÂliran sebuah daerah dan meningÂkatkan perekonomian di masing-masing daerah tersebut.
Anton mengatakan, pemerinÂtah harus bisa memilah proyek yang memang layak dipangkas dan yang tidak. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
.Dari hasil survei World EcoÂnomic Forum (WEF) 2012 -2013, disimpulkan bahwa pembaÂnguÂnan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Pasalnya, IndoÂnesia haÂnya menempati peringÂkat 92 dari sekitar seratusan neÂgara yang disurvei. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: