Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan, pembiayaan transportasi lintas wilayah tidak boleh hanya dibebankan kepada APBD DKI Jakarta maupun masyarakat.
Pasalnya, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, layanan Transjabodetabek juga dimanfaatkan warga dari berbagai daerah. Sehingga, tanggung jawab pembiayaannya juga harus dipikul bersama.
“Jangan sampai rakyat yang dibebani. Transportasi umum harus tetap terjangkau,” kata Taufik, dikutip dari laman DPRD DKI, Senin 13 Juli 2026.
Ia menilai, subsidi transportasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Skema pembiayaan bersama akan menjaga tarif tetap murah. Sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Mobilitas warga Jabodetabek, ungkap Taufik, telah melampaui batas administratif. Karena itu, kebijakan transportasi tidak bisa lagi disusun secara parsial oleh masing-masing daerah.
“Warga tidak peduli batas wilayah. Mereka hanya butuh transportasi yang murah, nyaman, dan tepat waktu,” kata Taufik.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memfasilitasi pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Jawa Barat, Pemerintah Banten, serta pemerintah kabupaten dan kota penyangga untuk menyusun skema subsidi yang adil dan berkelanjutan.
Tarif yang semakin mahal berpotensi membuat masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi. Pada akhirnya, memperparah kemacetan dan polusi di kawasan aglomerasi.
“Transportasi publik harus menjadi solusi, bukan beban baru bagi rakyat,” pungkas Taufik.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Pemerintah daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang didorong ikut menanggung subsidi layanan Transjabodetabek. 
.jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: