Bos KAI Ancam Pangkas Layanan Kereta Ekonomi

Direktur Utama KAI Igna­sius Jonan menegaskan, jika sub­sidi kereta api dikurangi oleh pe­merintah, secara otomatis fa­si­litas yang ada di kereta api eko­nomi pun akan ikut dipangkas.

Untuk diketahui, pemerintah akan memberikan subsidi KAI ta­hun ini Rp 704 miliar.

Angka itu lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya Rp 603 miliar.

“Rp 603 miliar subsidi tahun lalu itu untuk melayani penum­pang kelas ekonomi.

Rencananya di 2013 akan diberikan subsidi Rp 704 miliar, tapi akan dipo­tong,” curhat Jonan di Gedung DPR, kemarin.

Jonan mengadukan rencana pemangkasan tersebut ke Komisi XI DPR. Menurutnya, jika pe­mang­kasan dilakukan, maka ke­nyamanan publik pengguna Ke­reta Rel Listrik (KRL) kelas eko­nomi akan semakin memburuk.

“Subsidi mau dipangkas, gi­mana pelayanan mau bagus. Ya kalau subsidinya dipangkas fa­silitasnya juga harus dipangkas,” keluhnya.

Jonan juga berharap, peme­rin­tah segera mencairkan dana infra­structure, maintenance and ope­ration (IMO) untuk KAI. Angga­ran itu diharapkan bisa masuk ke dalam APBN Perubahan 2013.

Saat ini, kata dia, KAI sangat membutuhkan dana IMO dari APBN yang disesuaikan dengan kebutuhan perawatan prasarana kereta api.

Sebelumnya, anggaran IMO 2012 sebesar Rp 1,5 triliun, dan untuk 2013 senilai Rp 1,7 triliun. Sayangnya, IMO 2013 tidak ma­suk dalam APBN 2013. Karena  itu, Jonan berharap bisa masuk ke APBN Perubahan (APBN-P).

Menurut Jonan, pada 2012 KAI menggunakan dana IMO yang ber­asal dari kas perseroan. Ka­rena, pa­da Pasal 27 Peraturan Pre­siden No.53 Tahun 2012 tentang IMO me­ngamanatkan bahwa dana 2012 ditanggung se­men­tara oleh KAI. Alokasi pemba­yarannya meng­gunakan  APBN-P 2012. Tapi ke­nyataan­nya, sam­pai se­karang pem­ba­yaran­nya be­lum masuk ke dalam APBN.

Karena itu, dia mendesak Ke­men­terian Perhubungan (Kemen­hub) melaporkan IMO ini ke­pada Kementerian Keuangan (Ke­men­keu) agar bisa cepat cair.

Menanggapi keluhan KAI, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, aduan ter­sebut akan disampaikan kepada pemerintah. Pasalnya, pengguna KRL ekonomi di Jabodetabek cu­kup banyak.

Kepala Pusat Komunikasi Pub­lik Kemenhub Bambang S Ervan membantah pemerintah akan me­motong subsidi atau public ser­vice obligation (PSO) un­tuk ke­re­ta api kelas ekonomi tahun ini.

Malah Bambang menyayang­kan PSO untuk kereta ekonomi tahun lalu tidak terserap sepe­nuh­nya oleh perusahan pelat merah tersebut.

Dia menjelaskan, PSO untuk PT KAI akan disesuaikan dengan jumlah penumpang yang diang­kut, jadi bukan pemotongan.

“Dengan diberlakukannya pe­numpang sesuai dengan tempat duduk, maka jumlah PSO berku­rang karena jumlah penumpang juga menurun,” jelas Bambang kepada Rakyat Merdeka.

Dia juga menyayangkan sikap KAI yang mengancam akan me­ngurangi fasilitas kereta kelas eko­nomi PSO. Kondisi ter­sebut justru hanya mem­per­tegas Ba­­dan Usaha Milik Negara (BUMN) transpor­tasi tersebut su­dah me­ninggalkan fungsi sosialnya.

“Ini memperjelas KAI hanya mau mengurusi kelas komersil saja yang selama ini terkesan ter­tutup. Padahal, kelas ekonomi itu penugasan dari pemerintah,” sentil Bambang.

Dia mengatakan, kewe­nangan untuk memotong angga­ran PSO kereta api itu ada di Ke­menkeu. Tapi, untuk saat ini tidak bisa di­lakukan karena sudah di­tetapkan dalam Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara (APBN) meski masih bisa dikoreksi di APBN Perubahan.

Proses pengajuan dana PSO sendiri, lanjut Bambang, di­usul­kan oleh KAI, kemudian dibahas di Kemenhub dengan memper­timbangkan jumlah penumpang. Setelah itu, baru diserahkan ke Kemenkeu. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google