“Kedua kementerian terlihat punya ego masing-masing. SeÂharusnya ketidakompakan tidak perlu terjadi, apalagi tujuannya untuk kebaikan kepentingan naÂsional,†kata Sukur kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Politisi PDIP ini mengatakan, pihaknya kini belum mengambil keputuÂsan soal simpang siur keÂbijaÂkan pembatasan impor. DPR seÂdang menunggu hasil perteÂmuan kedua menteri. DiÂharapÂkannya, perteÂmuan mengÂhasilkan kepuÂtusan yang pro kepentingan naÂsional.
Sukur menuturkan, secara prinÂsip, dirinya mendukung keÂbiÂjaÂkan pembatasan impor. Sudah saatnya pemerintah meÂngeluarÂkan kebijakan yang pro kepenÂtingan pertanian dalam negeri.
Selama ini impor dilakukan pemerintah seperti tidak ada remÂnya. Namun demikian, ditegasÂkannya, pembatasan impor harus diikuti peningkatan kualitas dan produksi pertanian. Jika tidak, maka kebijakan pembatasan tidak akan membawa manfaat. Tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi bangsa. Yang berubah hanya kebijakan berganti-ganti, buka dan tutup impor.
“Mentan kini punya pekerjaan rumah besar menggenjot hasil pertanian kaÂrena kini pembatasan sudah menyebabkan kenaikan harga,†katanya.
Anggota Komisi IV DPR Jafar Hafsah justru mendukung pemÂbatasan impor buah. MenuÂrutnya, kebijakan itu seharusnya sejak dahulu diterapkan. Karena keÂbiÂjakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata keÂpada petani.
“Kebijakan ini penting dikamÂpanyekan untuk menumbuh kemÂbangkan kecintaan terhadap proÂduk buah lokal sekaligus penguaÂtan ekonomi nasional. Ini sebagai momentum dari pemerintah untuk membenahi produk hortiÂkulÂtura lokal,†imbuhnya.
Jafar mengatakan, kualitas buah lokal sebenarnya jauh lebih segar dan mengandung banyak vitamin. Sementara buah impor yang selama ini membanjiri pasar dalam negeri, keamanan dan kuaÂlitas kesegarannya masih diperÂtanyakan.
Menurutnya, tidak ada alasan tidak mendukung kebijakan terÂsebut karena produksi pertanian dalam negeri cukup baik.
Anggota Komisi IV DPR MaÂmur Hasanuddin menilai kebijaÂkan pembatasan langkah awal yang bagus mendorong peningÂkaÂtan produksi hortikultura daÂlam negeri. Diharapkannya, keÂbijakan pembatasan ke depan bisa menekan angka importasi.
Untuk mendukung hasil proÂduksi pertanian lokal, Mamur meÂminta, pemerintah memfasiliÂtasinya.
“Distributor pasar modern dan retail tradisional perlu didorong agar memberikan akses yang maksimal terhadap hasil produksi hortikulutura lokal,†katanya.
Selain itu, pemerintah harus memastikan perbaikan infraÂstrukÂtur agar biaya distribusi daÂpat ditekan sehingga harga buah lokal menarik konsumen. [Harian Rakyat Merdeka]
Anggota Komisi VI DPR Sukur Nababan menyesalkan, sikap MenÂdag Gita Wirjawan dan Mentan Suswono yang tidak komÂÂpak membatasi impor hortiÂkultura. Menurutnya, perbedaan pandangan kedua menteri meÂnunÂjukkan buruknya koordinasi dalam pemerintah. 
