Menpera Gagal Bangun Rusun 30 Lantai Di Bantaran Ciliwung

Proyek tersebut ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Alasannya, pembangunan rusunawa di atas kali Ciliwung bertentangan de­ngan Peraturan Pemerintah (PP) No.38 Tahun 2011 tentang su­ngai dan Analisis Mengenai Dam­pak Lingkungan (AMDAL).

Tak hanya itu, penyerapan ang­garan perumahan di Ke­men­pera sebesar Rp 4,6 triliun, dinilai Unit Kerja Presiden Bi­dang Pe­nga­wasan dan Pengen­dalian Pem­bangunan (UKP4) masih rendah. Dalam 6 bulan pertama, ke­me­nterian yang dipimpinan Djan Faridz ini hanya menyerap 2,39 persen dari angg­aran tersebut atau sekitar Rp 110 miliar.

Anggota Komisi V DPR bi­dang Perumahan Saleh Husin mengaku kecewa dengan kinerja Menteri Djan, yang tidak mam­pu meng­optimalkan anggaran untuk prog­ram perumahan bagi rakyat kecil. Politisi Hanura ini melihat, man­deknya program itu lantaran tidak ada­nya koordi­nasi. Menpe­ra lebih me­mi­lih ja­lan sendiri. Buntutnya, prog­ram perumahan jalan di tempat.  

“Pak Djan kerap umbar-umbar program, tapi tidak jelas rea­li­sa­sinya. Harusnya, sejak awal sudah dipikirkan secara matang, ba­gai­mana logikanya mem­ba­ngun rusun di atas kali dan pro­yek lain­nya,” kritik Saleh saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Saleh meminta Ke­menpera melakukan koor­dinasi lebih du­lu, sebelum mene­lurkan sebuah prog­ram sesuai kebijakan yang ada. Terutama soal program pengganti proyek rusunawa Ci­liwung, yakni ren­cana pemba­ngunan rusun di sekitar Pa­sar Rumput, Jakarta Selatan.

 â€Program itu harus dilihat da­ri kesiapan sarana dan prasarana nya mulai dari lahan, Analisis Me­nge­nai Dampak Lingkungan (Am­dal) dan lainnya. Dengan be­­gitu, pro­yek tersebut bisa di­rea­lisasikan dengan baik. Pen­citraan itu harus dilakukan se­suai dengan basis kinerja. Bu­kan umbar janji saja,” sentilnya.

Anggota Komisi V DPR Mar­wan Djafar menyatakan, kinerja Menpera tidak opti­mal. Banyak program perumah­an ja­lan di tempat, termasuk ga­gal­nya pro­yek rusunawa Ciliwung.

“Minimnya daya serap ang­gar­an Kemenpera membuktikan bah­wa Menpera belum fokus men­jalankan program peru­mah­an. Ta­hun ini diharapkan kiner­ja­nya bi­sa lebih baik,” katanya.

Deputi Bidang Perumahan For­mal Kemenpera Pangihutan Mar­paung mengakui, rusunawa Ci­liwung gagal dibangun. Ken­dati begitu, Kemenpera telah mem­berikan dua alternatif lo­kasi lain untuk pembangunan rusu­nawa tersebut. yakni, di dekat pasar Kampung Melayu, Jakarta Timur dan di Pasar Rum­­put, Jakarta Se­latan.

“Saat ini sudah tersedia lahan sekitar 7.000 meter persegi un­tuk pembangunan rusunawa 24 lan­tai. Konsepnya sama dengan ren­cana pembangunan rusuna­wa di atas sungai Ciliwung de­ngan dua bagian. Di bagian ba­wah akan berfungsi sebagai tempat berda­gang dan di atas­nya meru­pakan hunian berupa rusunawa,”jelas Marpaung.

Rusunawa yang akan diba­ngun ini direncanakan berukuran tipe 30 dan tipe 36 dengan fa­silitas, ruang pertemuan, sarana sekolah, dan kesehatan. Namun, peme­rintah tidak menyediakan tempat parkir kendaraan.

 â€Pembangunan serupa juga akan dilakukan di Pasar Rum­put. Di tempat ini sudah dise­diakan la­han seluas 1,6-1,7 hek­tare milik Pemprov DKI Jakarta dari se­belumnya milik PD Pasar Jaya,” ungkapnya.

 Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Dirjen PU) Budi Yuwono me­nga­takan, Kementerian PU ke­be­ratan atas rencana Kemen­pera terkait proyek  rusunawa di atas kali Ciliwung. 

Kementerian PU menilai, pro­yek itu tidak se­suai dengan Per­aturan Peme­rintah (PP) nomor 42 tahun 2008 ten­tang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengatur penggunaan sungai dan dampak yang akan timbul kelak. Dalam PP tersebut, pasal 58 ayat 2b di­jelaskan tidak boleh ada ba­ngu­n­an yang berdiri di atas su­ngai kecuali  sangat diperlukan.

“Pembangunan di atas kali itu terbatas, hanya untuk mem­ba­ngun jembatan penyeberangan saja. Jadi, sebenarnya tidak di­per­bolehkan untuk memba­ngun ba­ngunan seperti rusun di atas su­ngai,” kata Budi.

Di negara-negara lain, me­nu­rutnya, penge­lolaan sungai di­kembalikan pada fungsi asli­nya, yaitu untuk meng­alirkan air bersih. Pihaknya tak ingin me­ngambil risiko terburuk, seperti banjir dan longsor akibat sam­pah, jika proyek tersebut te­tap dija­lankan. Selain itu, proyek itu ha­rus ada kajian dari segi tata ruang dan kajian AMDAL.

Menpera Djan Faridz sebe­lum­nya berencana mem­ba­ngun ru­sunawa di sepanjang ban­taran kali Ciliwung awal 2013. Prog­ram ini untuk me­ngurangi ka­wasan kumuh di Jakarta.

“Kami akan mem­bangun rusu­nawa se­panjang 30 km. Ada se­kitar 34 ribu Kepala Keluarga (KK) akan kami bangunkan ru­mah,” ujar Djan. [Harian Rakyat Merdeka]