Pengganti BP Migas Tak Harus Tunduk Ke Kementerian ESDM

Pengamat hukum inter­na­sio­nal Hikmahanto Juwono me­nga­takan, pembentukan lem­baga baru yang berbadan hu­kum itu akan menjadi penentu wilayah kerja dan pihak yang berkontrak mewakili negara. Karena itu, di­perlukan undang-undang (UU) khu­sus yang me­ngatur lembaga peng­ganti BP Migas.

“Dengan status BHMN, ne­ga­ra jadi terlindungi dan tidak akan tergerus jika terjadi seng­keta atau dipailitkan di pe­ngadilan,” tegas Hikmahanto di Jakarta.

Hikmahanto menjelaskan, ins­titusi baru menjadi badan pe­nga­tur (regulatory body) dan ber­kon­trak dengan posisi yang kuat, ka­rena dijamin UU.

Namun, katanya, badan hu­kum yang akan mensubstitusi BP Migas nantinya tidak harus tun­duk kepada Ke­menterian Ba­dan Usaha Milik Negara (BU­MN) maupun Ke­men­terian Ener­gi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Modelnya bisa seperti Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pen­jamin Simpanan(LPS) yang tidak tunduk kepada Kementerian BUMN, walau melakukan ke­giat­an komersil,” jelasnya.

Kalau lembaga pengganti BP Migas menjadi entitas BUMN, maka pilihannya tentu dalam ben­tuk Persero atau Perum. Na­mun, lanjut Hikmahanto, keduanya sa­ngat lemah, meng­ingat wilayah kerja Persero untuk mencari ke­untungan. Selain itu, tidak ada jaminan kalau nanti sa­hamnya tidak akan dijual, mi­salnya ke pihak asing.

“Kalau Persero punya utang dan tidak mau membayar, maka risikonya akan dipailitkan. Aset­nya akan terkonsolidasi dan bisa tergerus. Nah, ini juga titik ke­lemahan bentuk BUMN,” ung­kap Guru Besar UI itu.

Sementara jika entitas peng­ganti BP Migas dalam bentuk Perum, tetap saja tidak ideal. Soalnya, nature business-nya, ne­gara harus mensubsidi.

Ketua Bidang Energi dan Sum­ber Daya Alam Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, setelah putusan MK yang me­nyatakan UU No­.22 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945, perlu pem­ba­hasan yang kompre­hensif terkait pengelolaan migas nasional.

“Fraksi Golkar sudah me­la­ku­kan pembahasan Daftar In­ven­tarisasi Masalah (DIM) yang nantinya akan diusulkan Golkar dalam Rancangan Undang Un­dang Migas,” ujar Aziz yang juga anggota Komisi III DPR itu.

Menurut dia, di dalam DIM ada 10 pokok bahasan yang akan di­godok. Ke-10 bahasan itu di an­taranya pembentukan lem­baga khusus pengganti BP Migas agar regulator dan pemain beda.

“Kita lihat perkembangannya seperti apa, untuk check and ba­lance terpisah antara pemain dan regulator,” ucap Aziz.

“Nanti kita lihat dari tim pe­me­rintah maunya apa arahnya ke ma­na. Kalau sekarang kan berarti maunya Golkar, tapi membahas undang-undang tidak bisa hanya Golkar,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]