Menteri Perencanaan PembaÂngunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NaÂsional (PPN/Bappenas) ArÂmida S Alisjahbana mengakui, inÂvesÂtasi untuk infrastruktur maÂsih sangat rendah, yaitu 4,5 persen.
Padahal, besaran investasi inÂfrastruktur yang ideal adalah seÂbesar 5 persen untuk pertumÂbuhÂan ekonomi 7 persen. BahÂkan, realisasi investasi tersebut maÂsih jauh dibandingkan sesama neÂgara berkembang, yaitu China dan India.
Armida menyebutkan, saat ini belanja modal pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan inÂfrastruktur sekitar Rp 188 triliun atau 2 persen dari produk doÂmesÂtik bruto (PDB). Namun, setelah ditambah dengan pemÂbiayaan dari pihak pemda, swasÂta, dan BUMN, maka investasi tersebut mencapai Rp 385,2 triliun atau 4,51 persen dari PDB.
“Kalau kita lihat ada trend peÂningkatan yang cukup signiÂfikan APBN untuk belanja keÂmenteÂrian/lembaga. Tapi komÂponen lain, relatif tidak terlalu meningÂkat signifikan,†ujar Armida di Jakarta, kemarin.
Jika dibandingkan dengan neÂgara seperti China dan India, Armida menyatakan, investasi inÂfrastruktur Indonesia masih saÂngat jauh tertinggal. Sejak 2009, inÂvestasi infrastruktur di InÂdia sudah di atas 7 persen dari Produk DoÂmestik Bruto (PDB) dan China sejak tahun 2005 sudah mencapai 9-11 persen dari PDB.
“Pertumbuhan investasi kita 10-11 persen, tapi khusus inÂfrastruktur kita masih belum cukup untuk mendorong lebih tinggi,†jelasnya.
Menurut Armida, standar beÂlanja infrastruktur untuk menÂcapai pertumbuhan sekitar 7 perÂsen, yaitu sebesar 5 persen. NaÂmun, jika ingin mencapai perÂtumbuhan 7-9 persen sesuai deÂngan skema Masterplan PercepaÂtan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), maka dibuÂtuhkan belanja infraÂstruktur seÂbesar 7 persen dari PDB.
Dia juga meminta Pemda lebih berperan dalam pemÂbangunan infrastruktur. Sebab, Pemda yang meÂngetahui laÂpaÂngan.
“Pemda jika ada yang kurang harus diperdebatkan, tapi mereka menyerahkan ke pusat. Padahal, infrastruktur itu dilakukan dan direalisasikan di sana,†ucapnya.
Menurut dia, peran pemda haÂrus meningkatkan efisiensi meÂlalui penghematan belanja pegaÂwai dan barang guna menaikÂkan porsi beÂlanja modal bagi pembaÂngunan inÂfrastruktur daerah. [Harian Rakyat Merdeka]