Infrastruktur Gas Belum Jelas, Pemerintah Pencitraan Doang

Direktur Jenderal Basis In­dustri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, kebutuhan industri gas terus meningkat.

“Harus dipikirkan untuk 20 atau 30 tahun ke depan. Jangan perlunya sekarang baru dibangun (infrastruktur),” tegas Panggah.

Menurutnya, saat ini para pe­ngusaha banyak mengeluhkan ke­tidakpastian pasokan gas untuk industri. Selain jumlah pasokan yang minim, jangka waktu ke­pas­tian pasokan juga sangat ren­dah.  Sebab, investasinya jutaan atau mil­iaran dolar, sayangnya paso­kan gas cuma dijamin 1-2 tahun. “Ini sangat tidak rasional,” katanya.

Panggah juga sangat berharap ekspor gas dapat dikurangi. Se­bab, kendala pasokan gas ini menyebabkan pengembangan industri terhambat.

Sekretaris Jenderal Forum In­dustri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Wijaya menilai, pemerintah telah melakukan ke­bohongan terkait program pem­bangunan infrastruktur gas.

Menurut Wijaya, program tersebut hanya sebatas pencit­raan belaka, karena sampai saat ini belum satu pun dari rencana infrastruk­tur yang memiliki kon­trak pa­sokan gas sebagai syarat dimulai pem­bangunannya.

“Setelah menunggu bertahun-tahun, sampai sekarang belum juga ada kejelasan pembangunan infrastruktur gas,” cetusnya.

Pemerintah, kata Wijaya, sebe­narnya sudah tahu infrastruktur yang berupa terminal dan pipa transmisi itu mestinya menjadi prioritas untuk dibangun supaya gas lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri. Namun, tidak ada tindakan konkret dan selalu men­cari-cari alasan atas ketida­kje­la­san rencana tersebut.

Berdasarkan data Ditjen Basis Industri Manufaktur Kemen­perin, industri terus tumbuh rata-rata 8 persen per tahun, sehingga makin mem­butuhkan gas.

Pada 2012, total kebutuhan gas untuk industri mencapai 2.095 MMSCFD (Million Metric Stan­dard Cubic Feet per Day). Lalu 2013 sebesar 2.181 MMSCFD dan 2014 sebanyak 2.233 MMSCFD. Namun, paso­kan gas diperkirakan hanya men­capai 50-60 persen dari ke­butuhan.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wa­nandi menyatakan, belum jelasnya pembangunan in­fra­stuktur menjadi kendala pa­sokan dan harga gas.

Menurut dia, Indonesia punya lapangan-lapangan gas yang bisa dialokasikan ke dalam negeri. Konsumen domestik juga sudah berani membeli dengan harga ting­gi. Ia mencontohkan gas Tang­guh yang sebelumnya di eks­por ke Sempra, bisa digu­nakan untuk me­menuhi kebu­tuh­an domestik.

“Jangan lagi ada gas yang di­ekspor. Alokasikan se­mua­nya ke domestik. Demikian pula gas Tangguh train ketiga yang tidak hanya 40 persen, tapi 100 per­sennya di­alokasikan saja ke da­lam negeri,” pinta Sofjan.

Untuk diketahui, sebelumnya ada rencana mengekspor seba­gian LNG Tangguh eks Sempra ke pembeli Jepang, yakni Kansai Electric, Kyushu Electric dan Tepco mulai 2013 hingga 2035. Rencana ekspor tersebut meru­pakan bagian sekitar 3 juta ton per tahun gas Sempra yang akan di­jual ke pembeli lain.

Sebanyak 1 juta ton per tahun tengah dalam negosiasi antara PT PLN (Persero) dan BP Berau Ltd, sebagai pengelola kilang Tang­guh, untuk dipasok ke terminal LNG di Arun, Aceh. Dengan de­mikian, masih tersisa sekitar 2 juta ton per tahun yang bisa di­alokasikan ke dalam negeri.

Padahal, pemerintah mem­punyai program pembangunan infrastruktur berupa terminal dan pipa transmisi gas, namun pe­ngembangannya terkendala pasokan gas. Terminal LNG ter­a­pung di Teluk Jakarta baru men­dapatkan pasokan 1,5 juta ton dari kapasitasnya 3 juta ton per tahun. Sementara ter­minal gas di Arun, Aceh juga baru mem­­­per­oleh kepastian 1 juta ton dari kebutuhan 3 juta ton per tahun.

Demikian pula terminal tera­pung di Jawa Tengah dan Lam­pung yang berkapasitas masing-ma­sing 3 juta ton per tahun, belum ada kepastian pasokan gas sama sekali. Ketidakjelasan pa­sokan gas ke terminal ter­se­but meng­hambat pembangu­nan pipa trans­misi di Jawa dan Arun-Belawan.

Menteri ESDM Jero Wacik pernah mengatakan, pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi secara besar-besaran untuk pengem­bangannya dengan memper­mu­dah izin, memberikan insentif fiskal serta membangun infra­struktur.  [Harian Rakyat Merdeka]