Pajak Pemilik Tambang Saatnya Ditarik Semua

Pengamat Indef Enny Sri Har­tati mengatakan, sulitnya Ditjen Pajak untuk memenuhi target pe­nerimaan pajak karena lemahnya sanksi kepada wajib pajak yang me­nung­gak pajak. Alhasil, ba­nyak yang menghindar bayar pajak.

“Ba­nyak perusahaan yang me­nunggak pajak dibiarkan oleh pe­merintah. Hasilnya penerimaan pun sulit tercapai,” ujar Enny ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dia juga mengatakan, Ditjen Pajak  hanya fokus mengejar pa­jak dari masyarakat kelas me­ne­ngah ke bawah. Sedangkan ka­langan menengah atas selalu di­berikan kemudahan bahkan cen­derung dibiarkan.

Misalnya, ba­nyak perusahaan tambang yang pajaknya belum maksimal. Pa­dahal, kata dia, jika sektor itu bisa dimaksimalkan, penerimaan ne­ga­ra dari sektor tambang akan terus meningkat.

“Apalagi sistem pajak kita ada­lah wajib pajaknya yang melapor­kan­nya sendiri berapa pajak yang harus diba­yarnya,” katanya.

Faktor lain adalah ketidakper­cayaan masyarakat terhadap Dit­jen Pajak. Ini disebabkan kasus korupsi yang dilakukan pega­wai­nya. Apalagi, masyarakat juga merasa sudah banyak dike­nakan pajak terutama Pajak Per­tam­ba­han Nilai (PPN).

Dia menyarankan, agar sistem di Ditjen Pajak dibenahi jika ingin meningkatkan peneri­maan pajak. Salah satunya adalah be­kerja sama dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisa Transak­si Keuangan (PPATK) untuk me­ngejar wajib pajak yang se­lama ini tidak mau bayar pajak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas me­nga­takan, ada dua faktor yang me­nyebabkan penerimaan pajak belum maksimal. Pertama, dari sisi legal, Undang-Undang (UU) Per­pa­jakan masih kerap bertabra­kan dengan UU lain seperti UU Pertam­bangan dan UU Migas.

Ti­dak sinkron­nya antar regu­lasi ini diman­faatkan wajib pajak agar tidak mela­kukan kewajiban-­­ nya. “Ba­nyak regulasi yang jadi ma­salah, sehingga dijadikan ce­lah orang untuk tidak membayar pa­jak,” kata Firdaus.

Kedua, dari sisi illegal, dika­renakan munculnya penyele­we­ngan-penyelewengan dari inter­nal perpajakan sendiri. Fir­daus mengatakan, Indonesia memiliki tarif pajak yang tinggi ke­tim­bang negara ASEAN lain­nya. Bahkan dividen tax di Indo­nesia menca­pai 20 persen diban­ding negara-negara lain yang mene­tap­kan 10 persen.

Dirjen Pajak Fuad Rahmani mengaku, penerimaan pajak ta­hun ini terganggu oleh ketidak­pastiaan perekonomian global. Menurutnya, beberapa sektor yang selama ini menjadi andalan mulai menurun.

“Penerimaan PPh (pajak penghasilan) banyak jatuh di sektor pertambangan, manufak­tur, industri pengolahan, sektor keuangan. Sektor di bi­dang per­dagangan juga sedikit menurun,” kata Fuad.

Menurut catatan Ditjen Pajak, penerimaan pajak pertam­bangan selama periode Januari- Agustus 2012 telah menurun 69 persen atau mencapai Rp 14 tri­liun jika dibandingkan dengan penerima­an pada periode yang sama tahun 2011. Penurunan pe­nerimaan ter­sebut sebagian besar terjadi aki­bat penurunan omzet yang diala­mi oleh 11 wajib pajak kakap.

Menteri Keuangan Agus Mar­to­wardojo mengeluhkan masih banyaknya wajib pajak yang be­lum membayar pajak.

“Saat ini baru 10-14 persen dari total 20 juta wajib pajak yang mempunyai Surat Pemberitahuan (SPT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sisanya belum sama sekali,” kata Agus di kan­tornya, kemarin.

Kendati begitu, bekas Dirut Bank Mandiri ini mengklaim, jumlah wajib pajak tahun ini meningkat. Saat ini, lanjutnya, total wajib pajak mencapai 25 juta yaitu 20 juta wajib pajak per­orangan, dan 5 juta wajib pajak perusahaan.

“Padahal wajib pajak tahun 2006 baru 4,8 juta, sekarang su­dah mencapai 25 juta,” katanya.

Menurut Agus, pada tahun ini juga terjadi peningkatan peneri­ma­an negara. Pada 2005, peneri­maan pajak dan cukai baru Rp 347 triliun, sedangkan tahun ini totalnya tembus Rp 1.016 triliun. Angka itu naik 3 kali lipat dalam waktu singkat. [Harian Rakyat Merdeka]