Audit BPK Bakal Buktikan Utang Dikorup Atau Tidak

Koalisi Anti Utang (KAU) men­dukung langkah pemerintah yang akan menghentikan ke­bia­saan­nya berutang ke luar ne­geri. Namun, lembaga ini me­ng­ingat­kan agar pemerintah tetap mem­perhatikan hasil audit utang luar negeri.

Hal itu disampaikan Ko­or­di­nator KAU Dani Se­tia­wan me­nanggapi Surat Edaran Sekre­taris Kabinet Nomor: SE-592/Seskab/XI/2012 tentang Pem­batasan Pin­jaman Luar Ne­geri Yang Mem­bebani APBN/APBD yang dike­luarkan 1 No­vember 2012.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sebelumnya mengata­kan, surat tersebut merupakan aja­kan ke­pada para menteri, ang­gota kabi­net dan pimpinan Lem­baga Pe­me­rintah Non Ke­men­terian (LP­NK) agar meng­in­dahkan arahan Presiden untuk mengkaji ulang pengajuan jum­lah pinja­man yang diusulkan ditampung dalam Blue Book yang diproses Bappenas.

Menurut Dani, keluarnya SE-592 itu merupakan bentuk pe­nga­kuan pemerintahan SBY bah­wa selama ini telah keliru me­nerap­kan strategi pembiayaan dari utang luar negeri (ULN).

“Kebijakan itu justru menye­bab­kan beban besar dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN/APBD),” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Apalagi, lanjut Dani, ULN ke­­rap me­nim­bul­kan biaya eko­nomi yang sangat besar dari pemba­yaran fee (commitment fee, up-front fee, management fee dan lain­nya) di luar pemba­yaran bu­nga. Hal itu, menyu­bur­kan prak­­tik korupsi dan pe­laksanaan agen­da-agenda eko­­no­mi neoli­beral dan dominasi asing dalam per­eko­no­mian na­sio­nal selama ini.

“Surat Edaran Seskab harus di­tindak­lanjuti dengan mela­kukan eva­luasi dan mendorong audit secara kom­pre­hensif se­mua pin­jaman luar negeri yang dite­rima oleh Ke­menterian/Lem­ba­ga, BUMN dan Peme­rintah Dae­rah,” tam­bah Dani.

Dia mengatakan, surat edaran itu juga harus ber­dampak pada diubahnya strategi penyusunan APBN (termasuk APBN 2013), dengan meng­hen­tikan praktik ketergantungan ter­hadap pem­bia­yaan utang luar ne­geri dan/atau surat berharga ne­gara yang jum­lahnya terus me­ningkat se­cara signifikan.

“Apa­lagi penerbitan SBN (Su­rat Ber­harga Negara) terin­dikasi adanya praktik kongka­likong investor asing dan peme­rintah da­lam menaikkan biaya penerbitan SBN Indonesia,” tegasnya.

Dani menyatakan, peme­rintah harus mengkoreksi strategi Net Negative Flow (pembayaran utang lebih besar dari penarikan utang baru). Strategi ini meru­pakan prak­tik pengurasan sum­ber-sum­ber keuangan dalam ne­geri untuk kepentingan inves­tor/kre­ditor asing. Sebaliknya pe­me­rintah di­desak untuk me­nempuh strategi penghapusan utang de­ngan bela­jar dari pe­ngalaman ne­gara-ne­gara lain.

Untuk diketahui, dalam APBN 2013 pemerintah merencanakan penarikan pinja­man luar negeri sebesar Rp 45,9 triliun dan akan melakukan pem­bayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 58,4 triliun.

Penarikan pinja­man (bruto) tersebut terdiri dari penarikan pinjaman program se­besar Rp 6,5 triliun dan penarikan pinjaman proyek Rp 39,4 triliun. Defisit ang­garan dalam APBN 2013 direncanakan sebesar Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen dari pro­duct domestic bruto (PDB).

Anggota Komisi XI DPR Ma­ruarar Sirait mengatakan, saat ini utang luar negeri Indonesia su­dah sangat tinggi. Menurut-nya, perlu dilakukan morato­rium dan audit terhadap semua utang negara.

Untuk menekan belanja nega­ra, kata Maruarar, pe­me­rintah harus melakukan peng­he­matan dengan cara me­ngurangi acara kunjungan kerja keluar ne­geri dan pem­bangunan gedung baru.

“Untuk mening­katkan peneri­maan ne­gara bisa dilakukan de­ngan meng­genjot penerimaan pa­jak dan cukai,” tegas politisi PDIP kepada Rak­yat Mer­deka.

Menteri Keuangan Agus Mar­to­wardojo mengatakan, pengu­rangan pinjaman dilakukan jika penerimaan negara menunjuk­kan hasil yang cukup bagus.

“Pener­bi­tan surat utang dila­kukan hanya untuk menutupi ke­butuhan pembiaya­an yang tidak tercukupi dari pendapatan ne­gara,” kata Agus.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyatakan, masih mengaudit manajemen utang luar negeri. Menurutnya, audit terse­but akan men­jadi prio­ritas dan akan dise­lesaikan di dalam pe­me­riksaan semes­ter II-2012. [Harian Rakyat Merdeka]