Tender BBM Subsidi Bikin Asing Kuasai Hilir Migas

Dari sejak awal, berbagai kala­ngan sudah bersuara keras agar Pemerintah membatalkan pro­ses tender distribusi bahan ba­kar mi­nyak (BBM) bersub­sidi. Apa­la­gi, dalam proses distribusi BBM ber­subsidi itu meng­­­gu­na­kan dana negara sehingga tidak se­pantasnya kebijakan ter­sebut di­serahkan ke swasta atau asing.

Jika dibiarkan, proses tender BBM subsidi bakal jadi pintu ma­suk investor asing untuk mengua­sai industri hilir (penya­luran) migas.

Pengamat perminyakan Kur­tubi mengatakan, tender pendis­tribusian BBM bersubsidi sebe­nar­nya tidak perlu dilakukan. Ia mengkhawatirkan proses tender itu karena ada ‘permainan’ dari pihak tertentu. “Sebenarnya tidak perlu ada ten­der seperti itu. Hal itu menimbul­kan kecurigaan ada­nya kepen­tingan lain seperti mem­buka jalan bagi swasta dan asing untuk ma­suk ke hilir mi­gas,” ujarnya ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut lulusan Colorado Uni­versity Amerika ini, sudah jadi tu­gas Pertamina sebagai pe­ru­sa­haan minyak negara untuk me­nya­lur­kan BBM subsidi ke seluruh In­donesia. “Pendistribu­sian BBM bersubsidi tidak boleh diberikan kepada pihak asing maupun swasta, harus perusa­haan BUMN, harus Pertamina,” tegasnya.

Pria yang pernah berkarir di Pertamina ini yakin, perusahaan minyak pelat merah ini mampu menjalankan tugas tersebut. “Per­tamina sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun menyalurkan BBM bersubsidi ke seluruh Indo­nesia. Selain itu, Pertamina yang mempunyai infrastruktur di selu­ruh Indonesia,” ungkap Kurtubi.

Seperti diketahui, tender dis­tri­busi BBM bersubsidi untuk ka­wasan terpencil sudah dibuka. Badan Pelaksana Usaha Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini sudah menerima proposal tender dari empat peru­sahaan dis­tributor minyak, yaitu PT Perta­mina (Persero), PT Shell Indone­sia, PT Aneka Ki­mia Raya (AKR) Corporindo dan PT Surya Parna Niaga (SPN).

Para peserta tender itu akan memperebutkan alokasi BBM bersubsidi untuk kawasan ter­pencil. Jumlahnya lumayan besar, yakni 2,4 persen dari total BBM subsidi 2013 yang sebesar 46,01 juta kiloliter (kl), atau sebesar 1,1 juta kl. Ban­dingkan dengan ten­der serupa di tahun ini yang cuma 0,4 persen dari total BBM ber­subsidi sebesar 40 juta kl atau hanya sebesar 160 ribu kl saja.

Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng membenarkan, salah satu peserta tender BBM bersub­sidi yakni PT Shell Indonesia menginginkan jatah SPBU di Jawa Timur. “Dia ingin ini untuk SPBU ekspres,” katanya kepada pers di Jakarta, Kamis (4/10).

Menurut Andy, SPBU tersebut berupa dispenser kecil khusus untuk melayani motor. “Ini usu­lan mereka (Shell) karena popu­lasi motor banyak, tapi kurang dapat layanan prima,” jelasnya.

Tapi, dia menegaskan, pihak­nya belum memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan ini. Sejumlah tahap  masih harus di­lalui peserta tender.

Melihat gelagat ini, politisi Se­na­yan langsung bereaksi keras. Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, pen­dis­tri­busian BBM bersubsidi meng­gunakan dana negara sehingga tidak sepantasnya diserahkan ke pihak swasta apalagi asing.

Me­nu­­rutnya, sudah selayak­nya, pendistribusian BBM ber­subsidi yang merupakan pelayan­an publik (public service obli­gation/PSO) dilakukan peme­rintah me­lalui badan usaha milik negara (BUMN) bidang energi, yakni Pertamina.

“Kalau sampai asing ikut men­distribusikan BBM bersubsidi, maka sama saja dengan mengga­daikan kedaulatan ekonomi kita. Apalagi ini terkait dengan uang negara,” ujar Dito mewanti-wanti kepada Rakyat Merdeka.

Untuk itu, politisi Partai Gol­kar ini mengaku DPR akan me­manggil Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik untuk membatalkan proses tender BBM subsidi itu.

Dito melanjutkan, urusan pe­nya­­luran BBM bersubsidi seha­rusnya dikerjakan BUMN. Untuk itu, pemerintah menjadikan BUMN seperti Pertamina seba­gai satu-satunya perusahaan yang menye­diakan dan men­dis­tri­bu­si­kan BBM bersubsidi di seluruh pelosok negeri.

“Meski soal tender ada atu­ran­nya (Undang-Undang), namun pemerintah se­mestinya tidak ser­ta merta mem­berikan alo­kasi un­tuk distribusi BBM bersub­sidi ke pe­rusahaan selain Perta­mina. Apa­lagi swasta asing,” kata­nya.

Menurut Dito, pemerintah bisa mencontoh Malaysia atau Singa­pura yang mensyaratkan pem­ba­ngunan kilang jika ingin men­dis­tribusikan BBM. Jadi tidak dibu­ka seperti saat ini.

“Siapapun bisa membangun SPBU. Ini libe­ra­lisasi yang ke­bab­lasan,” kritik Dito.  [Harian Rakyat Merdeka]