Yah, Pemerintah Cuma Berani Sama Perusahaan Kelas Teri

Ketua Dewan Direktur Lem­ba­ga Kajian Publik Sabang-Me­rauke Circle (SMC) Syah­gan­da Nainggolan mengatakan, bench­mark dalam proses rene­go­siasi itu sebenarnya keberhasilan peme­rintah merenegosiasi Free­port, mengingat perusahan asal Ame­rika Serikat (AS) itu telah meng­eksploitasi kekayaan alam di tanah Papua dalam skala besar.

Menurutnya, meski sudah ada 14 perusahaan tambang yang siap meneken kesepakatan hasil re­negosiasi, hal itu belum mem­per­lihatkan kekuasaan pe­me­rin­tah atas perusahaan tam­bang.

“Pemerintah beraninya ha­nya dengan perusahaan kelas teri, bukan perusahaan besar seperti Freeport,” kata Syahganda kepa­da Rak­yat Merdeka, Jumat (5/10).

Dia berpendapat, rene­gosiasi dengan Freeport harusnya sudah rampung akhir 2011. Tapi, Pre­siden baru membentuk tim rene­gosiasi Januari 2012. Padahal, mas­yarakat mendukung kesuk­se­san renego­siasi dengan Freeport.

Untuk diketahui, sudah ada 14 perusahaan pertambangan yang telah setuju melakukan renego­siasi kontrak karyanya.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­ngatakan, saat ini renegosiasi se­dang berjalan dan sudah mem­buahkan hasil. “Renego­sisasi tim sudah dibentuk. Ada penan­data­nganan dari 14 perusahaan yang sudah selesai renego­sia­sinya,” kata Wacik.

Menurut dia, ke-14 perusaha­an itu sepakat akan melakukan tanda tangan MoU (Memo­ran­dum of Understanding) rene­gosiasi ter­sebut pekan depan.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengimbau pe­merintah berhati-hati melaku­kan perpan­jangan kontrak tam­bang yang ada saat ini. Sebab, per­pan­jangan kon­trak bisa juga men­jadi bu­merang buat pemerintah.

Dia mencontohkan, dalam pro­ses renegosiasi dengan Free­port, pemerintah terlihat masih kesu­litan melakukan renegosiasi kon­trak karena perusahaan ter­sebut masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2021.

 Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Syah­rir AB menilai, Undang-Undang Mineral Dasn Batubara (Miner­ba) No.4 tahun 2009 pe­nyebab terhambatnya renego­siasi kon­trak karya antara peme­rintah de­ngan Freeport. Salah satunya soal pangaturan luas wilayah.

Menurutnya, pada pasal 171 tentang luas wilayah menyata­kan, pengguna kontrak karya wa­jib mengajukan rencana kerja di wilayah kontrak karya selama umur kontrak karya bisa maju karena melakukan eksplorasi dan konstruksi penambangan.

Pada pasal 171 itu sebenarnya membuka ruang bagi penye­su­aian kontrak karya, namun ada terkendala sehingga mengham­bat jalannya renegosiasi. Pada­hal, commercial interest peru­sahaan dalam bentuk maksi­ma­lisasi keuntungan pasti masih bi­sa dikompromikan dengan coun­try interest dalam bentuk be­saran kontribusi perusahaan tam­bang terhadap negara dan daerah.

“Tentu saja melalui kebi­jakan yang diikuti dengan per­aturan perundangan yang fair dan transparan,” kata Syahrir.

Sebelumnya, Menko Per­eko­nomian Hatta Rajasa ditunjuk sebagai Ketua Tim Renegosiasi Kon­trak Karya yang dibentuk Presiden sesuai dengan Kepu­tusan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Pe­nyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Hatta mengatakan, tim ini terus bekerja cepat agar semua peru­sa­haan pertambangan meram­pung­kan renegosiasi kontrak karyanya pada 2013. Menurut dia, keberha­silan melakukan renegosiasi kon­trak merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan perusahaan tambang tersebut. [Harian Rakyat Merdeka]