Usulan Menghapus Subsidi BBM Tidak Akan Disetujui

Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo me­ngatakan, pemerintah beren­cana membangun kilang yang dibia­yai APBN. Kilang yang biayanya diperkirakan Rp 90 tri­liun terse­but, akan dibangun di Su­matera Selatan.

Menurut dia, pemerintah ber­si­keras membangun sendiri kilang minyak karena sejak 1998, ke­inginan untuk membangun kilang baru di dalam negeri tidak juga terwujud. “Dari 20 peru­sahaan yang mengajukan izin mem­ba­ngun kilang, tidak satu­pun yang dibangun,” ungkap Evita.

Dia mengaku, kilang tersebut akan dibangun di tanah milik PT Pertamina di Sumatera Selatan. Saat ini, terdapat dua kemung­kin­an lokasi pembangunan ki­lang, yaitu di Plaju-Sungai Ge­rong dan Katimpa Bengkok.

Kilang tersebut, lanjut Evita, ditargetkan rampung dibangun 2019. Namun, dia meminta diper­cepat menjadi 2018. Menurut rencana, pada 2013 akan mulai dila­kukan basic engineering design dan front engineering design. Sedangkan kontruksi akan mulai dilakukan 2016.

Untuk diketahui, kebutuhan BBM dalam negeri saat ini men­capai 1,4 juta barel per hari. Se­dangkan produksi minyak dalam negeri hanya bertengger di angka 890 ribu barel per hari. Alhasil, sisanya pemerintah harus meng­impor 500 ribu per barel per hari.

Sebelumnya, Pertamina juga berupaya membangun kilang, be­kerja sama dengan pihak asing seperti Kuwait dan Saudi Aram­co. Namun hingga saat ini, per­mintaan kedua investor tersebut belum disetujui Kementerian Keuangan.

Menteri ESDM Jero Wacik me­ngatakan, permintaan BBM subsidi dalam negeri terus me­ningkat, alhasil subsidi juga te­rus membengkak.

“Bayangkan, sekarang subsidi energi sudah Rp 300 triliun. BBM Rp 200 triliun dan listrik Rp 100 triliun dalam APBN,” katanya.

Subsidi yang terus membeng­kak, kata Wacik, sangat membe­bani APBN, menekan pemba­ngu­n­an infra­struk­tur, memicu pem­borosan ener­gi serta meng­hambat pe­ngem­bangan energi terba­ru­kan. Untuk menekan ang­garan sub­sidi, langkah yang harus di­tem­puh adalah menaik­kan harga BBM bersubsidi.

“Indonesia membutuhkan ener­gi baru dan terbarukan  un­tuk mengurangi subsidi. Banyak po­tensi itu yang bisa dikem­bangkan untuk menggantikan peran BBM, salah satunya pa­nas bumi,” terang Wacik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bam­bang Sulisto meminta Presiden SBY menghapus subsidi BBM. Soalnya subsidi BBM menggerus ang­garan dan membuat pem­bangunan infrastruktur ter­bengkalai.

“Dengan pertimbangan bahwa dana saving (penghematan) dari subsidi BBM dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah, Kadin akan sepenuhnya mendukung kebijakan pemerin­tah mengurangi bahkan menia­da­kan sama sekali BBM subsi­di,” tegas Suryo.

Namun, pengamat dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, usulan menghapus subsidi BBM akan sulit dilakukan dan bakal men­dapat reaksi keras dari mas­yarakat. Apalagi alasannya un­tuk pembangunan infrastruktur.

“Itu tidak akan disetujui, ka­rena tidak adanya trust ma­sya­rakat terhadap oknum peme­rin­tah terkait pemanfaatan dari da­na penghapusan subsidi itu nan­ti­nya,” jelas Sofyano.

Justru, menurut Sofyano, yang harus dilakukan adalah meng­op­timalkan pemanfaatan energi non fosil dan melakukan kam­panye penghemat BBM untuk kendara­an bermotor.

Dia beranggapan, jika kam­panye hemat BBM ini dilakukan dengan tepat, bisa menghemat 20 persen atau Rp 40 triliun per ta­hun. “Itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]