Ngotot Minta TDL Dinaikkan, Pemerintah Ambil Jalan Pintas

Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, pi­haknya masih menunggu usulan resmi pemerintah soal kenaikan TDL tahun depan. Hingga saat ini komisinya belum menerima rencana tersebut.

“Usulan kenaikan ini kan su­dah disampaikan dari dua tahun la­lu, tapi DPR menilai masih ba­nyak cara untuk menekan subsidi listrik, salah satunya penghe­matan di PLN,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejah­tera (PKS) ini mengatakan, yang harus dilakukan PLN untuk me­nekan subsidi listrik adalah me­lakukan efisiensi energi primer untuk pembangkitnya. Sebab, saat ini BUMN listrik itu masih tergantung pada BBM.

Padahal, jika perusahaan listrik pelat merah itu bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan beralih menggunakan energi lain, subsidi listrik bisa ditekan.

Rilyadi menganggap ada inefesiensi di PLN. Inefisiensi tersebut dituding sebagai biang keladi terjadinya kenaikan nilai subsidi TDL yang dalam Ang­garan Pendapatan dan Belanja Ne­gara Perubahan  (APBNP) 2012 menjadi Rp 93 triliun dari Rp 53 triliun di APBN 2012.

Hasil audit Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK) menemukan ine­fisiensi sebesar Rp 17 triliiun pada tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp 19,7 triliun.

Menurut Rilyadi, inefisensi itu juga disebabkan masih adanya pembangkit listrik yang dimiliki PLN memakai sistem dual failing, artinya bisa memakai gas dan BBM. Sayangnya, PLN lebih memilih menggunakan BBM untuk pembangkitnya tersebut.

“PLN melakukan efisiensi dulu lah, baru nanti subsidi boleh di­kurangi. Kan kasihan rakyat selalu dibebankan yang bukan karena kesalahan mereka,” tegasnya.

Namun, ia mengaku tidak heran dengan melonjaknya sub­sidi listrik. Alasannya, pem­bangunan pembangkit 10 ribu megawatt terlambat selesai, sementara jumlah pelanggan setiap tahunnya terus meningkat.

“Jika pemerintah tetap ngotot menaikkan TDL, tentu harus ada kompensasinya. Pemerintah selalu mengambil jalan pintas,” tandasnya.

Hal senada disampaikan ang­gota Komisi VII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mu­hammad Syafrudin. Menurutnya, peme­rintah harus menjelaskan alasan yang kuat menaikkan TDL.

“Kita harus melihat masukan yang disampaikan pemerintah, posisi mana yang akan dinaikkan dan jenis apa saja,” katanya.

Tapi yang paling utama adalah besaran kenaikannya berapa. Ja­ngan sampai usulan kenaikan ter­sebut yang bertujuan untuk me­nekan subsidi listrik justru menjadi beban bagi masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah.

Untuk menekan subsidi listrik, pemerintah harus mulai mening­galkan ketergantungan terhadap pem­bangkit listrik yang meng­gunakan BBM. Pasalnya, BBM inilah yang membuat subsidi lis­trik melonjak. Solusinya mem­berdayakan listrik dari energi baru dan terbarukan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto meminta agar kenaikan TDL dilakukan bertahap supaya tidak langsung menghantam industri. Apalagi tahun depan kenaikan harga gas untuk industri juga diberlakukan.  “Jangan sampai mengganggu produksi industri,” harapnya.

Untuk itu, pemerintah akan mem­bahas skema rencana ke­naikan TDL bersama pelaku usaha agar subsidi untuk sektor energi supaya tidak terlalu besar.

“Pemerintah memahami bah­wa pelaku usaha merasa kebe­ratan menghadapi kenaikan tarif listrik tahun depan. Dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan pengusaha membahas skema kenaikan tarif listrik dan aturan yang bisa mengkom­pensasikan kenaikan tersebut,” jelas Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat di Jakarta, kemarin.

Usulan dari pelaku usaha, menurut Hidayat, akan ditam­pung pemerintah dan dibahas secara bersama.

PLN mengaku siap menaikkan TDL kapan saja, menunggu arahan dari pemerintah.

“Kami (PLN) siap kapan saja menaikkan tarif listrik jika pemerintah memerintahkan naik. Tahun depan, bulan depan bah­kan hari ini, tinggal diatur di pu­sat (Jakarta) seluruh Indonesia su­dah menggunakan tarif listrik baru. Ini karena sistem kita se­luruhnya sudah terkom­pu­te­risasi,” kata Direktur Utama PLN Nur Pamudji.

Namun keputusan kenaikan tarif listrik ada di tangan peme­rintah dan DPR. “Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden ke DPR sudah jelas, diajukan kenaikan tarif listrik secara bertahap per triwulan, nanti DPR akan membahas di Badan Anggaran dan di komisi-komisi terkait (Komisi VII DPR),” ujar Nur. [Harian Rakyat Merdeka]